
Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo memaksimalkan pajak reklame. Sektor ini diharapkan menjadi pendulang PAD.
“Potensi pendapatannya bisa naik signifikan jika digarap secara maksimal. Aturan tentang reklame ini sudah diatur dalam perda,” ujar anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Hadi Subiyanto, Senin (19/2).
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan selama ini pajak reklame ini belum sepenuhnya maksimal. Menurutnya, ada beberapa yang belum tersentuh pajak. Untuk itu, ia meminta agar Pemkab Sidoarjo bisa lebih teliti dalam melihat potensi pendapatan daerah dari pajak reklame ini.
“Kita sangat mendorong pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak reklame ini,” lanjutnya.
Sebagai upaya itu, ia mengusulkan Pemkab Sidoarjo membentuk tim khusus. Tim ini berada di setiap kecamatan dan bertugas melihat reklame-reklame yang melanggar atau tanpa izin. Dengan begitu, jika ditemukan reklame yang tidak berizin atau tidak membayar pajak, langsung bisa terdeteksi.
Hal senada juga diungkapkan M Agil Efendi, anggota Komisi B lainnya. Menurutnya, masih ada beberapa reklame yang dipasang tanpa izin di wilayah-wilayah yang seharusnya dikenai pajak. “Banyak sekali di desa-desa yang mendirikan warung maupun izin praktek dokter, bidan dan lainnya yang menggunakan papan nama, namun tidak membayar pajak. Ini banyak yang terlewatkan,” paparnya.
Untuk itu menurutnya, pihaknya mendorong dinas terkait melakukan penertiban untuk reklame yang melanggar dan yang habis masa perizinannya. “Termasuk reklame liar yang dipasang tanpa izin,” tegasnya. (mus/jee)
