
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi memberikan tanggapan atas imbauan Mendikbud Prof Muhadjir Efendy yang melarang calon kepala daerah yang mengkampanyekan pendidikan gratis. Menurutnya, jika kemampuan APBD mampu membiayai pendidikan gratis, hal itu tidak masalah.
“Kalau APBD-nya memungkinkan, kenapa tidak? Selama yang disampaikan itu ada realisasinya. Tapi kalau hanya untuk menarik simpati masyarakat, sebaiknya jangan,” ujarnya.
Ia menambahkan ketika calon kepala daerah itu menyampaikan hal tersebut, artinya sudah mengukur bagaimana kondisi APBD di daerahnya. Hanya saja, Tirto menjelaskan penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, biaya pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sebab, dilihat dari undang-undangnya, semuanya mengamanatkan pemerintah, keluarga dan masyarakat.
Untuk di Sidoarjo sendiri, lanjutnya, memang Perbup 19 tahun 2017 pendidikan gratis 9 tahun untuk jenjang SD dan SMP. Tetapi ia menjabarkan yang gratis itu untuk biaya investasi dan operasional. “Tapi biaya personal itu tetap tanggung jawab orang tua wali murid. Kita berharap kepada seluruh stake holder memahami ini. Jadi ketika menerima sumbangan itu jangan diasumsikan pungutan,” paparnya.
Ia mengaku setuju dengan imbauan Mendikbud. Menurutnya standar pendidikan itu dibagi tiga yakni standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pendidikan (SNP) dan standar bertaraf international (SBI). “Bantuan operasional sekolah yakni Bosreg dan Bosda itu mencukupi SNP. Tapi kalau ingin SBI ya tentunya biayanya bertambah,” jelasnya.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan pendidikan gratis untuk warga tidak mampu harus tetap dijaga. “Agar masyarakat tidak mampu tetap memperoleh pendidikan sesuai UU. Hal ini juga diperjelas di UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 untuk wajib belajar 9 tahun,” ujarnya. (mus/jee)
