
Kepadatan lalu lintas atau kadang berimbas kemacetan di beberapa ruas jalan di Sidoarjo, salah satunya disebabkan banyaknya kendaraan. Dari data yang dihimpun, jumlah kendaraan yang paling banyak adalah roda dua. Tahun 2017 lalu, jumlah roda dua mencapai 1,3 juta dan roda empat ada 157 ribu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Asrofi mengatakan, pembatasan kendaraan menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan. Hanya saja kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. “Hingga saat ini juga belum ada kebijakan yang mengatur mengenai pembatasan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki oleh seseorang,” ungkapnya.
Di sisi lain, banyaknya kendaraan ini tidak diimbangi dengan penambahan dan pembangunan jalan baru. Akibatnya, jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahun, lama kelamaan volume jalannya tidak bisa menampung lagi.
Untuk itu, di tingkat daerah, Dishub melakukan salah satu upaya yakni menyediakan angkutan umum masal yang nyaman dan murah. Transportasi masal ini berupa Bus Rapid Transit (BRT). Menurut Asrofi, dengan membuat angkutan umum yang nyaman, perlahan bisa mengurangi kemacetan.
“Sebab yang biasanya naik kendaraan pribadi kini bisa naik kendaraan umum,” katanya.
Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan menjelaskan penambahan jalan setiap tahun hanya sedikit. Dalam setahun penambahannya berkisar antara 3 hingga 5 kilometer. Pada 2017 lalu total panjang jalan berkisar 1.003 kilometer dan tahun ini bertambah menjadi 1.006 kilometer.
Menurut Sigit, pembangunan jalan memang lebih sulit dibandingkan peningkatan jalan. Sebab membangun atau menambah jalan baru membutuhkan anggaran yang besar. Ditambah lagi untuk membangun jalan harus melalui pengadaan tanah. ”Pembebasan tanah tidak mudah," jelasnya.
Untuk itu, menurut dia, perlu ada kebijakan pembatasan kendaraan. Kebijakan tersebut diimbangi dengan penyediaan transportasi masal yang nyaman. (nis/jee)
