
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) terus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). Dengan konsep beberapa desa yang akan melaksanakan pilkades dengan sistem e-voting, beberapa terobosan baru dilakukan.
Salah satu terobosan itu adalah dengan menerbitkan smart card. Seperti namanya, smart card ini adalah berwujud kartu, seperti ATM. Dengan smard card ini dipastikan tidak akan pemilih memiliki dua hak suara (pemilih ganda).
Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD P3A KB M Makhmud menjelaskan dengan smart card, semua sudah berjalan online. "Jika pemilih sudah terekam datanya di smart card, dia sudah tidak akan dapat memilih lagi," terangnya, Senin (15/1).
Makhmud menjelaskan smart card ini akan menyimpan satu identitas pemilih. Dengan cara itu, tidak akan ada pemilih yang memiliki suara ganda dalam Pilkades. “Ini untuk mengantisipasi kecurangan dalam pemilihan nantinya,” bebernya.
Smart card ini hanya akan dipegang oleh panitia. Cara kerjanya adalah jika ada pemilih datang dan hendak nyoblos, panitia pilkades langsung mengenter nama pemilih dan alamatnya. Selanjutnya data itu disimpan dalam smart card tersebut.
Nah, nama yang disimpan ini otomatis akan langsung online diaplikasi e-voting. Jadi, ketika ada warga yang sama hendak nyoblos Pilkades di desa lain, begitu namanya dienter, akan langsung terdeteksi sudah menyoblos.
Makhmud menambahkan sampai saat ini saat ini berbagai persiapan terus dilakukan. Nantinya aka nada pelatihan ini dilakukan tim ke camat dan juga panitia pilkades. "Kami terus lengkapi jika memang ada yang kurang dalam aplikasi ini, jadi kami benahi terus," terangnya. (sar/jee)
