
Pemkab Sidoarjo akan kembali melakukan pertemuan dengan DPRD Sidoarjo untuk membahas skema pembangunan RSUD barat. Sebab, hingga saat ini belum ada persetujuan pembangunan tersebut yang rencana awalnya akan dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Asisten II Pemkab Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono mengatakan dalam pertemuan kali ini, pemkab siap memaparkan dua skema atau opsi lainnya. “Yakni Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dibiayai dengan APBD,” katanya.
Untuk pembangunan dengan skema BLUD, nantinya RSUD barat akan dibangun oleh pihak ketiga. Setelah selesai diserahkan ke pemkab. Selanjutnya untuk penyediaan alat kesehatan (alkes) dan operasional akan dikerjakan oleh Pemkab. Nantinya setiap tahun pemkab mengangsur dana bagi hasil kepada pihak ketiga sepanjang tahun yang sudah disepakati dalam kontrak.
Sedangkan untuk skema APBD, berarti semuanya ditangani oleh pemkab. “Mulai dari pembangunan, alat kesehatan, tenaga medis, dan manajemennya," ujar Agoes.
Dengan nilai kebutuhan untuk membangun RSUD barat mencapai Rp 250 miliar, menurut Agoes, skema KPBU sebetulnya menjadi pilihan pertama. Anggaran, pembangunan, penyediaan alkes sampai SDM dikerjakan pihak pendamping proyek, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan pelat merah itu juga akan menjalankan rumah sakit selama 10 tahun.
Menurut Agoes, skema KPBU sebenarnya sangat menguntungkan bagi pemkab. Sebab seluruh kebutuhan disediakan oleh pihak pendamping proyek dan pemkab tetap akan melakukan pengawasan. Selain itu, nantinya juga akan dibentuk sebuah UPT untuk memantau operasional rumah sakit.
"Jika tidak sesuai kontrak, bisa kami ingatkan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Achmad Zaini mengaku Pemkab sudah siap mempresentasikan dua skema pembangunan rumah sakit barat itu. Namun dia belum bisa memastikan kapan pertemuan tersebut digelar.
Dia menjelaskan, sebenarnya APBD Sidoarjo mampu mencukupi pembangunan fisik rumah sakit barat. Namun ini bukan hanya soal anggaran. Kata dia, ada kebutuhan lain seperti alkes dan tenaga medis yang harus segera disiapkan juga.
“Menyediakan dokter spesialis tidak membutuhkan waktu yang singkat,” pungkasnya. (nis/jee)
