
Tahapan pemilihan kepala desa 2018 sudah dimulai. Hari ini pendaftaran bakal calon kepala desa mulai dibuka. Pendaftaran berlangsung selama sembilan hari hingga 31 Desember. Seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat bisa mendaftar.
Kepala Seksi Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DPM P3A KB) Sidoarjo M Makhmudi mengatakan, ada beberapa syarat yang sudah ditetapkan dalam Perbup Nomor 86 tahun 2017. Di antaranya, pendidikan minimal SMA (sederajat), berusia 25 hingga 63 tahun, terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di desa setempat minimal satu tahun.
Makhmud melanjutkan, nantinya masing-masing desa harus memiliki minimal dua calon dan maksimal lima calon. Jika ada yang lebih dari lima calon, maka akan dilakukan seleksi. "Tim kabupaten yang menyeleksi," katanya.
Tahun depan ada 70 desa yang akan melaksanakan pilkades. Sebanyak 14 desa menggunakan sistem e-voting. Peralatan untuk e-voting sudah dipersiapkan mulai bulan ini. Sosialisasi dan simulasi pun akan diadakan pada Januari hingga Februari 2018.
Untuk 14 desa yang melaksanakan e-voting tersebut, dibutuhkan alat sebanyak 78 unit. Memenuhi 78 alat itu pemkab harus urunan. Artinya, tidak semua biayanya dibebankan oleh desa. "Bahkan, beberapa diantaranya menyewa milik perusahaan," imbuh Makhmudi.
Dari 78 alat tersebut, 11 berasal dari anggaran PAK APBDes 2017, 15 unit dari APBDes 2018, 30 unit menyewa PT Inti, 10 unit menyewa, 8 unit APBD, dan 4 unit dari Dinas PMDP3AKB. (nis/rek)
