
Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertempat tinggal di Sidoarjo cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, dari Januari hingga November 2017, jumlah warga Kota Delta yang mengajukan gugatan perceraian itu mencapai 3.899. Dari jumlah tersebut, 794 di antaranya pihak yang mengajukan cerai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Panitera Muda PA Sidoarjo, M Dedy Kurniawan mengatakan untuk cerai talak mulai dari Januari hingga November ada 291 perkara. “Dari total itu, untuk bulan November saja sudah 49 perkara,” katanya kepada Radar Sidoarjo, Senin (18/12).
Sedangkan untuk cerai gugat (cerai yang diajukan pihak perempuan), jumlahnya lebih banyak, yakni 503 perkara.
Menurut pria yang akrab disapa Dedy ini, dari keseluruhan pengajuan perceraian tersebut, cerai talak yang diputus ada 50 perkara. Sedangkan cerai gugat ada 100 perkara.
“Jadi yang belum diputus untuk cerai talak 241 perkara, sedangkan cerai gugat 403 perkara,” jelasnya.
Menurut dia, syarat pengajuan perceraian bagi PNS berbeda dengan warga umum. Para PNS wajib tunduk pada ketentuan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam aturan tersebut dinyatakan, untuk bercerai, PNS harus mendapat izin dari pejabat atau atasan tempat bekerja.
“Kalau yang pemohon atau pengguggat PNS wajib mendapatkan izin dari pejabat (atasan) dia bekerja. Sedangkan jika yang tergugat PNS maka wajib membuat surat keterangan dari pejabat yang menaunginya,” paparnya.
Sedangkan jika tidak ada izin, sidang ditunda selama enam bulan. Penundaan bertujuan untuk memberikan waktu bagi para pihak untuk berpikir ulang sebelum memastikan perceraian. Setelah enam bulan, para pihak dipanggil lagi ke pengadilan. Mereka akan ditanya soal keputusan akhir, gugatan perceraian akan dicabut atau tetap dilanjutkan.
Jika para pihak sepakat melakukan pencabutan, perceraian tidak berlanjut ke persidangan. “Sebaliknya, jika ngotot untuk tetap bercerai, mereka harus membuat surat pernyataan,” jelasnya.
Dengan pernyataan siap cerai itu, pemohon harus siap pula menanggung risiko, misalnya kemungkinan sanksi dari atasan lantaran tidak memiliki izin. Sebab, dalam aturan jelas disebutkan, seorang PNS yang bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari atasan.
Dedy menambahkan dari perkara yang diputus, ada 7 perkara yang izin pejabat. Sementara tidak ada izin sekitar 61 perkara. Lebih lanjut, Dedy mengatakan alasan ekonomi dan perselisihan terus menerus yang disebabkan pihak ketiga menjadi faktor tertinggi penyebab perceraian ini. (mus/jee)
