
Penetapan sistem parkir yang akan diterapkan di Sidoarjo masih dilakukan. Namun ada kemungkinan parkir berlangganan akan dihapus. Anggota tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso meminta Pemkab Sidoarjo harus mencari solusi seandainya pendapatan parkir berlangganan tidak digunakan lagi.
Selama ini, dengan sistem parkir tersebut, pendapatan dari sektor parkir bisa terukur. Jika parkir tersebut tidak dipakai, berarti Pemkab Kota Delta harus mencari potensi pendapatan yang lain untuk menggantikan pendapatan parkir berlangganan tersebut.
“Mungkin bisa menggunakan jasa pungut atau dibentuk perusahaan daerah (PD) untuk mengurusi retribusi dan pajak parkir,” jelasnya.
Ia mengatakan parkir berlangganan banyak dikeluhkan masyarakat. Sebab, masyarakat merasa sudah membayar retribusi parkir tetapi tetap dimintai biaya oleh juru parkir. “Kalau memang sudah masyarakat dirugikan ya segera dicabut saja perdanya dan cari alternatif lain untuk memaksimalkan pendapatan dari parkir ini,” terusnya.
Kepala Dinas Perhubungan Asrofi mengatakan pihaknya sangat intens mengkaji apakah tetap akan menerapkan parkir berlangganan. Menurutnya, Dishub sudah melakukan kajian untuk mendapat cara terbaik memaksimalkan pendapatan dari sisi parkir ini.
Dikatakannya, dari studi banding ke daerah lain memang banyak daerah yang mengeluhkan hal yang sama. Bahkan, lanjutnya, banyak daerah lain yang juga ingin melihat sistem parkir berlangganan di Sidoarjo. “Karena mayoritas mengeluh selalu ada kekurangan dalam sistem yang dipakainya. Alhasil tetap tidak bisa maksimal,” jelasnya. (gun/jee)
