Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Desa Terdampak Lumpur Dihapus Tahun 2018

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Lima desa lumpur akan dihapus
Lima desa lumpur akan dihapus

Pemkab Sidoarjo melanjutkan rencana penghapusan dan penggabungan desa yang terdampak lumpur. Rencana yang digagas sejak 2013 lalu itu akan direalisasikan tahun depan.  Sedangkan target tahun ini adalah seluruh desa yang tenggelam dapat teridentifikasi.


Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) Sdioarjo Ali Imron mengatakan rencana tersebut memang sudah lama. Namun konsepnya belum berjalan karena tidak ada verifikasi faktual kondisi desa di lapangan.


“Untuk itu, saat ini pihaknya menerjunkan tim untuk mengidentifikasi kondisi masing-masing desa,” ungkapnya. 


Identifikasi ini di antaranya meliputi berapa persen wilayah yang terendam dan jumlah penduduk yang bermukim di desa itu. "Kami lakukan verifikasi faktual di 16 desa yang terendam itu," katanya. 


Hingga saat ini sudah ada lima desa yang akan dihapus. Sebab wilayahnya sudah tenggelam oleh lumpur panas. Kelima desa itu adalah Renokenongo (Kecamatan Porong), Desa Kedungbendo dan Desa Ketapang (Tanggulangin),  Desa Pejarakan dan Desa Besuki (Jabon). 


Meski begitu, Ali mengaku jumlah tersebut bisa bertambah. Hasil dari verifikasi faktual itu yang akan mengklasifikasikan mana desa yang dihapus dan mana desa yang digabungkan. 


Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Imam Mukri mengatakan tim saat ini sudah berjalan. Mereka akan bertugas hingga pekan depan. “Ada beberapa data yang harus digali oleh tim. Pertama, kondisi wilayah desa, dampak lumpur pada keterlayanan administrasi pelayanan desa, serta dampak sosial luapan lumpur,” paparnya. 


Setelah data dikumpulkan, dilanjutkan dengan telaah. Hal itu untuk menentukan desa mana yang akan digabung dan desa mana yang akan dihapus. Ia menyatakan desa yang wilayahnya 100 persen atau mayoritas tidak ada sudah pasti akan dihapus. “Penduduknya digabung ke desa terdekat," imbuhnya.


Tahapan telaah dilanjutkan dengan penyampaian hasil ke DPRD. Pemkab dan dewan akan membahas temuan tersebut. Penentuan desa yang akan dihapus atau digabung ditentukan dalam forum tersebut. "Kami harus mendapatkan persetujuan dari DPRD," katanya kembali. 


Tahapan berikutnya yakni penyampaian ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Imam menjelaskan sesuai regulasi penggabungan dan penghapusan desa harus mendapatkan izin dari pemerintah. (nis/jee)



 


Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer