
Mekanisme pembangunan RSUD di wilayah barat Kabupaten masih menjadi perdebatan antara dewan dan pemkab. Meski Pemkab Sidoarjo sudah memutuskan untuk menggunakan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), DPRD Sidoarjo masih menilai pembangunan RSUD Barat bisa dilakukan dengan APBD.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan, dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan antara pemkab dan dewan. Nantinya pemkab akan memaparkan mekanisme pembangunan rumah sakit. "Ada tiga konsep yang akan dipaparkan," ujarnya, Sabtu (11/11).
Ketiga konsep tersebut adalah KPBU, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menggunakan APBD. Nur menyebutkan bahwa ketiganya akan dipaparkan dengan rinci. Termasuk sisi keuntungan dan kerugian masing-masing mekanisme.
Sebelumnya pemkab sudah memilih sistem KPBU. Mekanisme pembangunan itu dinilai menguntungkan. Sebab, pemkab tidak perlu menyediakan anggaran, obat-obatan, dan sumber daya manusia (SDM). Tugas pemkab hanya menyediakan lahan.
Meski begitu, Pemkab Sidoarjo terbuka dengan pandangan dari DPRD Sidoarjo. Sebab, badan legislatif tersebut juga berhak mengambil keputusan dalam pembangunan. "Mana yang lebih menguntungkan akan kami pilih," katanya.
Namun, Nur mengingatkan, pemilihan sistem itu harus berdasarkan kondisi saat ini. Menurut dia, proyek itu sebenarnya bisa dibiayai APBD lantaran anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 250 miliar. Meski begitu, Nur menyatakan faktor lain harus dilihat. Seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM). "Pemkab harus mencukupi kebutuhan SDM," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS-Nasdem Aditya Nindyatman menilai pembangunan RSUD Barat bisa dikerjakan dengan APBD. Selain nilai anggaran masih terjangkau, pemkab dirasa bisa menyediakan SDM.
Ada beberapa keuntungan jika rumah sakit dibangun dengan APBD. Pertama, pemkab bebas mengatur pembangunan karena tidak terikat pihak ketiga. Selanjutnya, pelayanan rumah sakit bisa dimaksimalkan. "Karena dibangun sendiri, biaya tidak memberatkan pasien," jelasnya.
Selain mekanisme pembangunan, pemkab juga berupaya menambah luasan lahan rumah sakit. Yang semula hanya 1,3 hektare menjadi lima hektare. (nis/rek)
