
KOTA-Semakin bertambahnya jumlah tempat hiburan di Sidoarjo diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun ini PAD melalui pajak hiburan itu ditarget Rp 7 miliar. Namun di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga diminta melakukan pengawasan ketat terhadap tempat-tempat hiburan itu.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Agil Effendi mengatakan pajak hiburan bisa didapatkan dari sejumlah tempat hiburan yang ada di Kota Delta. Tetapi Badan Pelayanan Pajak Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait mekanisme perizinan tempat hiburan itu.
“Jadi meski memberikan PAD, pemkab juga harus selektif untuk mengeluarkan izin tempat hiburan,” terangnya.
Agil menyatakan, pengawasan tempat hiburan dilakukan oleh instansi terkait. Pengawasan ini juga harus bersifat rutin. Jika ada temuan pelanggaran, maka juga harus disertai langkah penindakan.
Misalnya, tempat hiburan yang melanggar aturan harus disanksi tegas. Bahkan sanksi keras bisa dilakukan dengan penutupan tempat hiburan yang diketahui melakukan pelanggaran. “Jangan hanya karena mengejar PAD tempat hiburan yang menyalahi aturan dibiarkan,” terangnya.
Nah, untuk mengantisipasi jika perolehan pajak hiburan turun karena penindakan itu, politisi Partai Demokrat ini menyatakan pemkab harus berupaya untuk menutupinya dengan menggenjot pajak di sektor lain. Di antaranya, pajak restoran, pajak hotel, reklame dan parkir. “Inovasi itu bisa menambah PAD yang jumlahnya besar,” ujarnya.
Anggota Komisi B Sujalil menambahkan, setiap tahun target PAD untuk sejumlah pajak memang akan ditambah. Hal tersebut dilakukan agar instansi yang bersangkutan bisa meningkatkan inovasi menambah PAD. Tetapi ia juga sepakat bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan harus diperketat. Artinya, pemkab harus selektif mengeluarkan izin baru.
“Harus kreatif. Jika mentok di sektor hiburan ya cari di sektor lain,” tegasnya.
