Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Kaji Tiga Opsi Sistem Parkir

L
Penulis: Lambertus Hurek❯
Pemkab Kaji Tiga Opsi Sistem Parkir
Pemkab Kaji Tiga Opsi Sistem Parkir

KOTA-Problem parkir berlangganan akan diselesaikan tahun ini. Pemkab dan DPRD Sidoarjo sekarang sedang mengkaji tiga opsi untuk pembenahan sistem parkir ini. Tiga opsi yang dimaksud adalah memperbaiki sistem parkir berlangganan, membuat Perusahaan Daerah (PD) parkir, dan memberlakukan kembali sistem karcis parkir.


Pelaksanaan pengkajian opsi ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo. Sedangkan tiga opsi itu sebelumnya ditawarkan DPRD.


Kepala Dishub Sidoarjo Asrofi mengatakan tiga opsi sedang dibahas. Setelah selesai selanjutnya akan dipaparkan ke DPRD Sidoarjo. “Akhir tahun ini kajiannya selesai,” ujarnya.


Dia melanjutkan, dari tiga opsi itu dua di antaranya sudah pernah diterapkan. Awalnya pemkab telah menerapkan sistem karcis parkir. Artinya, setiap kendaraan yang diparkir diharuskan membayar. Rupanya sistem ini menyebabkan banyak kerugian. Saat itu pendapatan dari parkir sangat minim, tidak sampai Rp 1 miliar.


Pada 2012, sistem parkir berlangganan mulai dijalankan. Setiap tahun, bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, warga diharuskan membayar Rp 25 ribu untuk motor dan Rp 50 ribu bagi pengguna mobil. 


Berbeda dengan sistem karcis parkir, sistem ini sangat menguntungkan pemkab. Pada 2016 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan mencapai Rp 28 miliar.


Namun sistem tersebut banyak dikeluhkan. Sebab kenyataan di lapangan, juru parkir nakal masih memungut restribusi parkir. Hal ini merugikan karena masyarakat harus membayar dua kali. 


Sedangkan opsi terakhir berupa PD Parkir belum pernah diterapkan di Sidoarjo. Pihak ketiga nantinya mengatur parkir di Sidoarjo. Pemkab tinggal mematok target yang harus dipenuhi PD Parkir setiap tahunnya.


Dari tiga opsi tersebut, Asrofi mengaku pihaknya ingin mempertahankan parkir berlangganan. Sebab sistem tersebut dinilai paling menguntungkan. “Tapi tentu nanti akan diubah, pengawasan akan diperketat,” imbuhnya. 


Sementara itu Kepala Bappeda Sidoarjo Achmad  Zaini mengatakan Pemkab akan berkoordinasi dengan tim saber pungli dalam pengawasannya. Jika ada tarikan, jukir langsung ditindak. “Silakan ditangkap kalau ada pelanggaran," pungkasnya. 


Advertisement
Advertisement
Editor : Lambertus Hurek

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer