
KOTA-Kekuatan APBD Sidoarjo dipastikan berubah. Ini setelah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2017 resmi digedok, Selasa (19/9). APBD yang semula Rp 4,2 triliun bertambah menjadi Rp 4,6 triliun. Sedangkan dari sisi pendapatan juga ada perubahan yakni semula Rp 3,8 triliun menjadi Rp 4,028 triliun.
Pengesahan PAPBD ini dilaksanakan melalui rapat paripurna di DPRD Sidoarjo. Dengan pengesahan ini, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan meminta pemkab untuk segera menyelesaikan persoalan yang menjadi prioritas. Di antaranya parkir berlangganan, perbaikan Rumah Potong Hewan (RPH), menyelesaikan penuntasan kenaikan gaji Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Harian Lepas (THL), dan penanganan pencegahan banjir.
Pemkab harus diminta segera memberi keputusan terkait parkir berlangganan, apakah diteruskan atau tidak. “Jika diteruskan, maka harus memiliki pelayanan yang lebih bagus. Dan jika tidak, maka pemkab juga harus memberi solusi yang baik,” katanya.
Tentang RPH, ia mengutarakan pemkab harus melakukan perbaikan lantai di semua RPH. Sedangkan untuk GTT dan PTT tahun ini naik Rp 250 sampai 300 ribu. “Tahun ini naik dan tahun depan naik lagi,” lanjutnya.
Sementara itu untuk THL mengalami kenaikan dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1,5 juta. Dan untuk banjir, ia menyampaikan untuk bisa dilakukan normalisasi sungai dengan segera.
Secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sigit Setyawan mengungkapkan penanganan banjir akan dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap awal memang dilakukan normalisasi sungai, kemudian membangun penahan air.
Selain itu juga dilakukan pencegahan terhadap sampah di sungai, berlanjut penertiban bangunan yang didirikan di sempadan sungai.
“Yang utama yakni normalisasi sungai Buntung di Waru, sungai Sidokare dan Pucang di Sidoarjo,” jelasnya. Selain itu juga di sungai kali Alo di Jabon dan Sungai Ketapang di Tanggulangin. (nov/jee)
