
KOTA - Ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Sidoarjo menandatangani pakta integritas bersama Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Sidoarjo di aula Kejari Sidoarjo, Kamis (24/8). Ini sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum yang potensial dilakukan kades-kades terhadap penggunaan anggaran di desa/kelurahan.
Kajari Sidoarjo M Sunarto mengatakan, tim khusus dari Kejari Sidoarjo akan mengawal penggunaan dana desa dari APBN maupun APBD. "Kami siap mengawasi penggunaan anggaran itu," kata mantan Aspidsus Kejati Gorontalo ini.
Sejumlah kasus tindak pidana koruspi di desa menjadi konsen kejari. Apalagi, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk hal-hal lain. "Maka, melalui pakta integritas ini, kami ingin membantu dan mengawal penggunaan dana desa dengan tepat,'' terangnya.
Sunarto menambahkan, TP4D membuka ruang untuk berkoordinasi dan diskusi terkait masalah penggunaan anggaran desa. Sehingga, nanti tidak ada kades yang tersandung masalah di Kota Delta. "Jika diingatkan tetap ngeyel, ya kita lakukan tindakan represif," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Pemkab Sidoarjo Djoko Sartono, yang hadir dalam kegiatan kemarin, berharap dana desa digunakan secara maksimal dan tepat. Sehingga, anggaran yang masuk ke desa bisa bermanfaat bagi masyarakat. "Kita tidak ingin ada kasus hukum yang menjerat aparatur desa," tegasnya. (vga/rek)
