
KOTA-Pemkab Sidoarjo beberapa waktu lalu menerima penghargaan Pastika Parama dari Menteri Kesehatan (Menkes) Nilla F Moeloek karena keberhasilan dan komitmen penerapan perda kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM). Namun demi pelaksanaan yang lebih maksimal, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melaksanakan perda itu secara bersama-sama.
Dalam pelaksanaan perda nomor 4 Tahun 2011 tentang KTR dan KTM itu, akan diturunkan tim untuk memantau pelaksanannya di masing-masing OPD. Tim terdiri dari gabungan yang berasal dari Dinas Kesehatan, Inspektorat, Satpol PP maupun Bagian Hukum Setda Sidoarjo. Mereka akan berkeliling ke instansi-instansi OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk melihat sejauh mana penerapan KTR maupun KTM.
"Apakah semua OPD dan PNS Sidoarjo mendukung pelaksanaan perda ini atau belum,” kata Auditor Inspektorat Suyitno.
Ia menyatakan jika ada pelanggaran, maka PNS akan dikenakan sanksi administrative. Sanksi ini bisa berupa teguran dan peringatan tertulis. Apabila kembali ketahuan melakukan hal yang sama, maka akan dikenakan sanksi yang cukup berat. “Seperti penghentian pemberian tunjangan kinerja,” tegasnya.
Suyitno menerangkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo, PNS harus mengetahui tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR dan KTM. Dalam Perda tersebut, KTR berada di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah sampai angkutan umum. Sedangkan KTM diberlakukan pada tempat yang menyediakan ruang khusus merokok.
Ruangan tersebut harus memenuhi ketentuan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perda. Seperti memiliki sirkulasi udara yang memadai dan dilengkapi dengan informasi bahaya merokok bagi kesehatan. “Sebab kalau ketahuan merokok tidak pada tempatnya akan dikenakan sanksi," lanjut dia. (nis/jee)
