
DI sisi lain, polisi melakukan operasi gabungan di Jalan Raya Porong, Selasa (22/8) pagi. Tidak hanya menilang pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau membawa Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK), polisi pun bertindak tegas pada pengendara motor ini belum membayar pajak kendaraannya.
Sanksinya, pengendara diharuskan membayar pajaknya saat itu juga. Sebab, pada saat operasi gabungan, polisi bekerja sama dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo.
Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Wahyu Endrajaya mengatakan, operasi gabungan dilaksanakan karena laporan dari pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo mengenai banyaknya jumlah pemilik sepeda motor yang menunggak pajak. “Ini kami lakukan untuk menertibkan para penunggak pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Mantan Kapolsek Genteng Surabaya ini menuturkan, untuk para pengendara sepeda motor yang diketahui menunggak pajak diberi kesempatan untuk membayar langsung di lokasi. Namun, bagi pengendara yang tidak bisa membayar langsung ditilang. “Kami tilang pengendara yang belum bisa membayar pajaknya sekarang,” katanya.
Tak sedikit pengendara sepeda motor yang protes dengan kegiatan ini. Mereka menanyakan kegiatan operasi gabungan dan penilangan oleh pihak kepolisian. Bahkan, tak sedikit yang berargumen dan tidak mau ditilang karena menganggap bukan ranah polisi untuk menilang karena telat membayar pajak.
Kompol Wahyu mengatakan, semua ketentuannya sudah diatur di undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 70 ayat 2. Dalam pasal itu disebutkan selain kendaraan bermotor wajib untuk melakukan pengesahan setiap lima tahun sekali, dan pengesahan juga harus dilakukan setahun sekali. “Kalau tidak disahkan, atau tidak membayar pajak maka sepeda motor tersebut tidak boleh digunakan sehingga kami berhak menindaknya dengan tilang. Ini perlu diketahui oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Kepala UPT Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo Ainun yang ikut terjun ke lokasi mengatakan, masyarakat yang membayar pajak tidak perlu menunggu pemutihan. Karena sejak Januari lalu, di seluruh Jawa Timur bagi masyarakat yang menunggak pajak tidak dikenakan denda. “Denda sudah tidak ada, sehingga tidak perlu menunggu pemutihan. Ini juga dilakukan secara online se-Jatim,” jelasnya. (gun/jee)
