
KOTA – Perwakilan kepala desa (kades) dari 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam pengelolaan dana desa senilai Rp 202 juta dari APBD Sidoarjo. Kemarin (7/8), para kades bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo M Sunarto untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan keuangan agar tidak terjerat kasus hukum.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) M Heru Sulton mengatakan, kedatangan mereka ke kejari untuk memastikan dana desa yang diberikan melalui APBD Sidoarjo tidak membuat para kades terjerat kasus hukum. Dana desa nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui sejumlah program yang jelas. “Maka, kami ingin Kejari Sidoarjo memberikan arahan terkait petunjuk teknis penggunaan anggaran tersebut,” kata Heru yang juga Kades Suwaluh, Balongbendo.
Menurut Heru, para kades ingin anggaran yang jumlahnya cukup besar itu tidak membuat aparat desa tersandung masalah hukum. Dengan petunjuk yang jelas, para kades berharap tak ada yang bakal terkena pelanggaran hukum.
Kajari Sidoarjo M Sunarto mengatakan, pihaknya sudah sepakat untuk bertemu dengan para kades terkait pengelolaan anggaran desa yang tepat. “Saya membuka tangan lebar-lebar untuk memberikan pengarahan agar tidak ada tindak pelanggaran,” ucapnya.
Mantan Kajari Jombang ini menambahkan, di Sidoarjo ada beberapa kades yang tersangkut hukum karena masalah anggaran desa. Karena itu, dia berharap dana desa bisa dikelola dengan baik dan benar. “Kalau tata cara dan penggunaannya tepat, pasti terhindar dari kasus hukum,” pungkasnya. (vga/rek)
