
Pada pertengahan bulan Mei 2017, Satreskrim Polresta Sidoarjo menggerebek empat home industry yang memproduksi garam di Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu. Alasannya home industry itu tidak memiliki izin edar. Nyatanya, produksi garam tetap berlanjut di desa ini.
FITRI PUJI ASTUTIK/GUNTUR IRIANTO
Wartawan Radar Sidoarjo
DARI penelusuran yang dilakukan Radar Sidoarjo, produksi garam itu salah satunya dilakukan oleh pria berinisial M. Lokasinya juga di Desa Wonokasian, Wonoayu. Bahkan produksi garam yang dilakukannya sudah dilakukan kurang lebih selama 29 tahun.
Saking lamanya melakukan pengemasan garam itu, M sebetulnya juga khawatir atas penggerebekan polisi yang dilakukan di desanya. Hanya saja ketika itu dirinya tidak ikut kena gerebek. Tetapi justru ia tetap melakukan pengemasan garam yang dilakukannya hingga sekarang.
“Sekarang kan garam mahal dan permintaan konsumen banyak. Jadi saya harus melayani permintaan konsumen,” ungkapnya kepada Radar Sidoarjo.
Sebelumnya polisi melakukan penggerebekan 18 Mei 2017 lalu. Ada empat warga yang dijadikan tersangka dan ditemukan ada enam merk garam. Masing-masing merk tersebut adalah merk ‘Gunting’ yang diproduksi oleh Subagiyo, merek ‘Garam Sidoarjo’ dan ‘Segitiga H’ yang diproduksi oleh M Khamdan, dan merk ‘Wayang’ milik Siti Khoirotin. Dua sisanya yakni merk ‘Nahkoda Kapal’ dan ‘Sarjana Muda’ milik Imam.
M menyatakan sebetulnya tahu bahwa usaha pengemasan garam harus legal, artinya harus memiliki izin lengkap. Salah satunya pengemasan garam harus ada surat yang menunjukkan bahwa sudah disetujui oleh pihak SNI dan BBPOM. Selain itu merek yang diajukan tidak boleh sama dengan merek yang sudah disetujui oleh SNI dan BPOM.
"Sedangkan merek yang saya gunakan untuk pengemasan ini adalah segitiga E,” lanjut M.
Hanya saja, dari pantauan Radar Sidoarjo menunjukkan bahwa M mencoba untuk mengemas garam dengan merek yang telah ada di pasaran. Misalnya, garam ‘Kapal’ dan ‘Daun’. Memang garam yang diproduksi ada perbedaannya dengan garam-garam yang sudah ada di pasaran. Namun dari segi nama dan desain merek nyaris sama.
Misalnya untuk merek ‘Daun’ yang dibuatnya ditambahi tulisan ‘Daun Belimbing’. Untuk menyamarkan, kata ‘belimbing’ dibuat dengan tulisan yang kecil. Selain itu pula, di garam yang dikemasnya tidak tertera nomor SNI dan BPOM. Pengemasan pun dilakukan di gudang yang selalu tertutup.
Dengan alasan ingin tetap memberi pekerjaan pada karyawannya, M tetap melanjutkan usaha pengemasan garam ini. “Saya kasihan dengan karyawan yang sudah lama bekerja di sini. Jika tiba-tiba mereka berhenti bekerja pasti pendapatan mereka berkurang,” ujar pria berusia 62 tersebut.
Di sisi lain M menjelaskan bahwa usaha pengemasan garam miliknya ini tidak selalu berproduksi. Jika harga garam mahal, pihaknya pun ‘off’ dulu. Sebaliknya, jika stok garam kosong, produksinya juga berhenti.
“Jika ada garam ya dikemas. Tetapi jika garam habis dan belum ada uang untuk membeli garam, ya tidak melakukan pengemasan alias libur sementara,” ungkapnya.
Ditanya dari mana ia kulakan garam itu, tanpa menyebut lokasinya M menjawab pasokan garam diambilkan dari garam lokal. “Tinggal telepon, nanti diantar,” jawabnya.
Selanjutnya, garam-garam yang sudah dikemas akan diambil oleh para tengkulak dan dijual ke toko-toko kelontong dan sejumlah pasar di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya toko kelontong yang ada di Desa Sawocangkring. Garam tersebut dijual 1 pack seharga Rp 16 ribu. Garam itu diletakkan di sudut toko dan tidak terlihat oleh pembeli.
Pemilik toko kelontong berpendapat, jika garam mahal pasti konsumen akan menggunakan sembarang garam. “Mengapa harus ada pembedaan garam ilegal atau garam legal? Toh garam sama-sama terasa asin,” kata pemilik toko kelontong itu.
Justru ia mengaku bingung saat pabrik pengemasan garam ditutup. “Hal itu malah membuat kesulitan warga mencari garam dan kebutuhan konsumen tidak terpenuhi,” lanjutnya.
Sementara itu Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris menegaskan siap menindak tegas bagi para pemilik home industry garam tanpa izin. Sebab, hal itu melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan lain terkait perdagangan dan perlindungan konsumen. (*/jee/rek)
