
KOTA-Panitia Khusus (Pansus) Lumpur menerima tamu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di ruang paripurna gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (21/7) kemarin. Dalam pertemuan tersebut hadir juga Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL). Pertemuan tersebut membahas hilangnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban lumpur Sidoarjo.
Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyampaikan bahwa hasil laporan audit HAM yang dilakukan pihaknya, ditemukan beberapa pelanggaran, terutama dalam hal ganti rugi. Hingga saat ini masih ada beberapa korban yang belum menerima.
Nur menjelaskan pihaknya sudah melakukan penelusuran tersebut sejak bencana lumpur menyembur pada 2006 lalu. Kemudian hasilnya dituangkan dalam laporan yang terdiri dari lima bab. Yakni pendahuluan, dasar hukum, temuan di lapangan, analisis dan rekomendasi. “Kami juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah di akhir laporan tersebut," ujar Nur.
Dia melanjutkan, hingga saat ini masih ada warga yang belum mendapatkan ganti rugi, baik warga yang berada di Peta Area Terdampak (PAT) dan di luar PAT. Salah satunya adalah 30 pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL). Ganti rugi untuk mereka bahkan belum mendapatkan kejelasan.
Selain tidak mendapatkan ganti rugi, korban lumpur Sidoarjo juga kehilangan hak dasar sebagai warga. Mereka tidak mendapatkan hidup yang layak, pekerjaan, hingga pendidikan. “Pemerintah harus ikut turun tangan dalam mengatasi hal ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua GPKLL Ritonga menyebutkan, ganti rugi harus diberikan kepada seluruh korban lumpur. Dia berharap ada upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, maupun pusat untuk memberikan ganti rugi bagi pengusaha. "Kami tidak bisa dibiarkan seperti ini," katanya. (nis/jee)
