alexametrics
Sabtu, 31 Jul 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya
Setelah PPKM Darurat Diperpanjang

Retribusi UKM Digratiskan, Dewan Desak Retribusi PDAM Gratis untuk MBR

21 Juli 2021, 13: 00: 59 WIB | editor : Wijayanto

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony.

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Presiden Jokowi secara resmi memutuskan untuk memperpanjang pemberkuan pembatasan kegiatan maayarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Perpanjangan PPKM darurat dinilai menambah sulit sektor perekonomian. Tak sedikit warga yang terdampak. Dikarenakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk menurunkan kasus Covid-19. 

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menjelaskan bahwa penerapan PPKM darurat mempunyai dua sisi yang saling berhadapan.Di satu sisi penerapan ini dilakukan guna memutus mata rantai pandemi Covid-19.

Baca juga: Naik 100 Persen, RPH Pegirian Terima Penyembelihan 240 Hewan Kurban

Namun di sisi lain, PPKM darurat memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu soal ekonomi.

"PPKM darurat dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita mengalami kerugian ekonomi, tapi tujuan PPKM untuk menurunkan mobilitas masyarakat," kata politisi Golkar ini, Selasa (20/7).

Melihat pada keadaan darurat bagi masyarakat ini. Dirinya sebagai perwakilan aspirasi rakyat pun berharap keputusan Presiden Jokowi bisa ditindaklanjuti oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan solusi yang tepat.

Salah satunya, membebaskan biaya PDAM bagi keluarga yang tergolong tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak langsung dengan PPKM darurat.

"Saya berharap Wali Kota Surabaya menggratiskan tagihan PDAM, setidaknya dua bulan mendatang untuk golongan keluarga yg memang tidak mampu," katanya.

Dengan begitu beban pengeluaran masyarakat bisa diminimalisir sebaik mungkin. "Hari ini memang cukup terpukul ekonominya," jelasnya.

Thoni menegaskan, Pemkot Surabaya harus lebih hadir lagi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi kata dia, penggratisan tagihan PDAM dirasanya biasa memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Dan memberikan bantuan sosial segera dikucurkan paling tidak. Kalau ini dilakukan puncak beban masyarakat sedikit berkurang," tegasnya.

Selain itu Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengatakan, jika ada perpanjangan PPKM darurat, kemungkinan pemerintah pusat menganggap belum sukses.

"Ketidaksuksesan ini kan, kita sudah mati-matian berjuang tetapi bisa jadi daerah lain yang kemudian kurang begitu peduli terhadap PPKM darurat," katanya.

Seharusnya pemerintah sudah mengkalkulasi sejak hari pertama, kedua apa yang dilakukan hingga batas terakhir PPKM darurat. "Jadi harus  ada evaluasi yang jelas dan ketat dan juga memberikan sebuah penilian daerah daerah yang lain," tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Widodo Suryantoro mengatakan, dalam menyikapi PPKM Darurat karena pembeli tidak diperbolehkan makan di tempat maka, secara otomatis income para pedagang tersebut juga mengalami penurunan. 

Karena itu, pemkot membebaskan retribusi khusus pada bulan Juli 2021.“Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menyikapi masa PPKM darurat ini pedagang mengalami penurunan pemasukan signifikan.  Oleh karena itu kita lakukan pembebasan khusus bulan Juli 2021,” katanya.

Widodo menjelaskan, pembebasan itu berlaku bagi seluruh SWK yang terdiri dari 49 titik lokasi yang tersebar se-Surabaya. Menurutnya, upaya ini penting dilakukan agar para pedagang SWK tidak terbebani dalam membayar retribusi selama PPKM Darurat.

“Kami cek terus hasil penjualan melalui single kasir mengalami penurunan omzet. Jadi kami bebaskan retribusinya selama bulan Juli agar tidak terbebani," pungkasnya. (rmt/nur)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP