alexametrics
Selasa, 15 Jun 2021
radarsurabaya
Home > Politik
icon featured
Politik

Arteria Dahlan Minta Menperin Jelaskan Permenperin 3/2021

07 Juni 2021, 18: 07: 56 WIB | editor : Wijayanto

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA – Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperian) Nomor 3 tahun 2021 tentang Jaminan ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional masih terus menyebabkan kegaduhan. Setelah sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah melaporkan kepada Pimpinan Komisi III mengenai Permen tersebut, anggota Komisi III dari daerah pemilihan Jawa Timur VI-Arteria Dahlan menegaskan, pernyataan tersebut bohong belaka. 

Arteria menyebutkan, tidak pernah ada agenda sedikit pun di Komisi III yang membahas tentang gula rafinasi atau Permenperin itu yang dibahas di Komisi III. ”Pimpinan menyatakan pernyataan komisi setelah rapat internal, dan tidak pernah ada rapat internal komisi yang membahas Permenperin III. Ini yang saya bilang bohong dan penyesatan publik,” ujar Arteria saat ditemui di Rumah Aspirasi Arteria Dahlan di Surabaya, akhir pekan lalu. 

Dalam Permenperin 3/2021  ini disebutkan, pabrik yang dapat mengolah rafinasi dibatasi hanya bagi pabrik yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010. Sedangkan pabrik pengolah gula rafinasi di Jatim tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut. Akibatnya UKM dan industri mamin di Jawa Timur harus membeli gula rafinasi dari luar Jawa Timur seperti Cilegon, Cilacap hingga Lampung yang menyebabkan UKM dan industri mamin Jatim harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan bahan baku.

Baca juga: Menko Airlangga Optimis Ekonomi Tumbuh 7-8 Persen pada Kuartal II

Dikatakan Arteria, Menteri Perindustrian seharusnya tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kondisi di masyarakat. Dari laporan yang ia terima, UMKM dan industri makanan dan minuman di Jawa Timur menjerit karena kelangkan gula untuk bahan baku industri.

”Yang ada sekarang, gula mahal karena ada beban ongkos angkut yang harus ditanggung. Selain mahal, kualitasnya berbeda, tidak sesuai dengan yang dikehendaki UMKM maupun industri. Namun Pak Menteri menyebut seolah-olah tidak ada kelangkaan. Pernyataan ini yang kami sebut menyesatkan,” ujarnya. 

Selama ini UMKM bisa mendapatkan gula rafinasi murah dengan kualitas bagus. Begitu pula industri besar yang mendapatkan gula berstandar internasional untuk produknya. 

Arteria menambahkan, pemberlakuan Permenperin III/2021 ini juga tidak sejalan dengan UU Ciptakerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan iklim investasi, perluasan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Politisi dari PDI Perjuangan ini berharap Menteri Perindustrian langsung turun untuk melihat kondisi riil di lapangan. ”Menteri harus mampu menyuarakan yang benar bukan menyampaikan pernyataan yang berisikan fakta-fakta bohong, yang jelas berimplikasi luas hingga ke pengambil kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Presiden menyangka Permenperin ini adalah obat mujarab. Padahal permenperin ini sumber dari segala sumber kegaduhan yang akan terbit nantinya. Apa itu? Gula rafinasi rembesan, berkurangnya kualitas gula yang sebelumnya hadir di JawaTimur sehingga industri makanan dan minuman tidak bisa beroperasi. Hal ini menyebabkan dampak ikutan seperti pengurangan tenaga kerja, pertumbuhan industri Jatim menurun, UMKM pesantren mati tidak berproduksi,” jelasnya. 

Ia meminta Menteri Perindustrian bisa memberi kepastian hukum untuk pabrik gula terintegrasi yang beritikad baik dan selama ini sudah berhubungan baik dengan petani.

”Pak Menteri harus paparkan ini dengan jelas. Jangan melindungi pabrik-pabrik gula yang tidak efisien. Sampai kapan kita lakukan proteksi yang tidak benar ini? Harusnya pabrik-pabrik yang tidak efisien dipacu untuk lebih efisien, bukan dilindungi dengan Permenperin,” ujar Arteria tegas.

Arteria juga mengajak Menteri Perindustrian berdiskusi bersama petani, UMKM dan industri makanan dan minuman mulai dari skala ultra mikro hingga industri besar di Jawa Timur.

”Jangan sampai industri yang ada di Jatim mengambil gula dari luar daerah sehingga ketahanan pangan di Jatim tetap terjaga,” kata Arteria. 

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan hingga saat ini Indonesia memang belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada impor, termasuk untuk bahan pangan seperti gula.

”Karena realitanya kita masih impor, tentu akan lebih baik kalau importernya semakin disebar sehingga semakin memudahkan industri mamin di mana pun mereka berada. Mereka kan ingin akses bahan baku lebih mudah, lebih murah. Saya sebagai orang Jawa Timur tentu mendukung kalau ada yang di Jatim. Saya tidak tendensi ke pihak mana pun namun di antara industri mamin kan banyak sekali yang UMKM dan saya sangat concern di sini,” tutur Amin. 

Menurutnya, kemudahan akses dalam mendapatkan bahan baku berdampak bagi banyak pihak. Baik industri maupun masyarakat umum sebagai konsumen. Bagi industri, bahan baku yang mudah didapat dan murah akan berdampak pada efisiensi biaya produksi, menghasilkan produk dengan harga terjangkau, membuahkan profit dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya. Bagi konsumen, tentunya akan diuntungkan jika produk yang ada di pasar tidak mengalami kenaikan harga. 

”Secara ilmiah pun akan lebih baik kalau impor disebar ke beberapa titik yang memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses dan tentu biaya yang lebih murah sehingga produk mereka ke masyartakat juga lebih murah. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, bisa menolong dan menumbuhkan sektor industri, mamin khususnya. Saya tidak melihat siapa yang mau impor, saya bicara secara general. Apalagi yang saya pikirkan UMKM. Pada saat produk yang mereka hasilnya bisa murah, tentunya akan lebih terjangkau bagi konsumen,” pungkasnya. (*)

(sb/jpc/jay/JPR)

 TOP