alexametrics
Selasa, 15 Jun 2021
radarsurabaya
Home > Hukum & Kriminal Surabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Gugatan Aset YKP Ditolak, GPD Ajukan Banding

07 Juni 2021, 16: 28: 38 WIB | editor : Wijayanto

KALAH LAGI: Sidang gugatan GPD terkait aset YKP di PN Surabaya.

KALAH LAGI: Sidang gugatan GPD terkait aset YKP di PN Surabaya. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Gerakan Putra Daerah (GPD) mengajukan banding setelah gugatannya terkait aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. 

Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik menolak gugatan lembaga swadaya masyarakat tersebut lantaran dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Pengacara GPD Danny Wijaya merasa keberatan.  Menurut dia, semestinya hakim menolak gugatannya sejak putusan sela jika pihaknya tak punya legal standing. Namun, dalam putusan sela majelis hakim melanjutkan pada pokok perkara.

Baca juga: RS dr Sutomo Masih Sepi, RS Lapangan Siap Jadi Penyangga

“Kami banding karena alasan penolakan eksepsi penggugat bukan pihak yang dirugikan secara langsung terkait penyerahan aset YKP yang melanggar prosedur hukum,” kata Danny.

Menurut dia, GPD tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Dia berdalih LSM punya kewenangan untuk mengawasi. “Legal standingnya kami pihak ketiga. Di undang-undang yayasan dijelaskan bahwa LSM sebagai pihak ketiga punya kewenangan memantau. Kami juga sudah berbadan hukum yang sah,” katanya.

Dia menambahkan, hingga kini banyak yang tidak tahu berapa luas lahan aset YKP yang diserahkan ke pemkot dan lokasinya di mana saja. Danny juga mengklaim LSM berhak mengajukan gugatan karena berperan sebagai pengawas yayasan. Kewenangan itu berdasar undang-undang yayasan.

GPD sebelumnya menggugat Kejagung terkait penyerahan aset YKP ke Pemkot Surabaya. Kejaksaan dianggap berbuat melawan hukum karena telah menyerahkan aset tanpa melalui proses peradilan. Majelis hakim menilai GPD tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk menggugat kejaksaan. LSM ini tidak punya keterkaitan secara langsung terhadap YKP. 

Sebelumnya, gugatan mereka terhadap wali kota Surabaya dan ketua DPRD Surabaya terkait YKP juga ditolak majelis hakim. Majelis hakim berpendapat bahwa PN Surabaya tidak berwenang mengadili perkara tersebut. (gin/rek)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP