alexametrics
Minggu, 16 May 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya
Forkopimda Jatim Sidak Mal di Surabaya

Pusat Perbelanjaan yang Tak Taat Aturan akan Disanksi

05 Mei 2021, 11: 51: 17 WIB | editor : Wijayanto

SIAGAKAN PETUGAS : Dari kiri; Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono bersama Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta ditemani Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi saat sidak di Tunjungan Plaza, kemarin.

SIAGAKAN PETUGAS : Dari kiri; Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono bersama Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta ditemani Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi saat sidak di Tunjungan Plaza, kemarin. (SURYANTO PUTRA MUJI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Jelang Idul Fitri biasanya masyarakat membanjir mal atau pusat perbelanjaan untuk membeli keperluan lebaran. Oleh sebab itu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur melakukan pengecekan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di mal Tunjungan Plaza, Selasa (4/5).

Dalam pengecekan tersebut, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono sempat berkeliling melihat fasilitas penunjang penerapan prokes dan pengelolaan penerapan prokes di mal.

“TP (Tunjungan Plaza) sebagai ikon masyarakat Surabaya. Beberapa hari lalu viral terjadi kerumunan, ternyata kami cek sendiri secara langsung mekanisme pengaturan pengelola sudah baik. Jadi kami tidak melarang masyarakat berbelanja tapi tetap menegakkan prokes,” ujar Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto.

Baca juga: Stop KA Jarak Jauh, Siapkan 13 KA untuk Penumpang Non-Pemudik

Suharyanto menjelaskan, saat ini Indonesia telah menghadapi ancaman Covid-19 dari luar negeri yang begitu hebat, seperti di India, Amerika Latin, dan Eropa. “Jadi jangan sampai menimpa Indonesia atau Jatim. Salah satu yang harus dilakukan adalah penegakan prokes,” terangnya.

Disinggung pasca kejadian video viral pengunjung mal tidak memakai masker dan mengolok-olok pengunjung mal yang memakai masker di salah satu mal Surabaya, Mayor Jenderal TNI bintang dua itu menegaskan tentu Polda Jatim mengerahkan pengamanan dan Kodam V Brawijaya membantu sepenuhnya.

Diharapkan dengan adanya petugas, masyarakat yang berkunjung di mal tidak menjadi risih. Namun mereka melihat ada petugas menciptakan rasa aman. “Tapi untuk prokes tetap ditegakkan. Intinya TNI Polri bukan menakuti tapi untuk menegakkan prokes,” tandasnya.

Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang antisipasi penyebaran Covid-19 di mal dan pusat perbelanjaan. SE bernomor 443/5684/436.8.4/2021 itu ditujukan kepada pengelola/penanggung jawab mal atau pusat perbelanjaan. Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala BPB Linmas Surabaya Irvan Widyanto pada 3 Mei 2021.

Pemkot Surabaya akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengelola pusat perbelanjaan yang tidak menaati perwali tersebut. “Pemkot akan memberikan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengelola mal yang tidak menaati perwali tersebut,” tegas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara.

Febri mengatakan, dalam surat edaran tersebut seluruh pengelola atau penanggung jawab mal atau pusat perbelanjaan di Kota Surabaya diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara konsisten guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya, sebagaimana tertuang pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021.

“Jadi, untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung dan penyebaran Covid-19 di mal, kita keluarkan surat edaran untuk pengelola mal dan pusat perbelanjaan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan perwali yang berlaku,” katanya.

Febri menjelaskan, pengelola pusat perbelanjaan diminta untuk dapat mengendalikan kapasitas jumlah orang yang berada di dalam gedung secara keseluruhan. Baik itu gerai, area makan, atrium, dan hall maksimal hanya diperbolehkan untuk menampung 50 persen dari total ruang gerak bebas.

Untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dan memperhatikan titik rawan yang berpotensi mengabaikan protokol kesehatan seperti melepas masker, berkerumun, dan lain sebagainya, maka pemkot meminta kepada pengelola wajib untuk mengoptimalkan Satgas Mandiri Covid-19 yang telah terbentuk. (rus/rmt/nur)

(sb/rmt/rus/jay/JPR)

 TOP