alexametrics
Senin, 17 May 2021
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

47 Legislator DPRD Jatim Belum Setor Laporan Harta Kekayaan

02 Mei 2021, 14: 57: 15 WIB | editor : Wijayanto

LAPORAN: Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama (tengah) bersama Ketua DPRD Jatim Kusnadi (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak (kiri).

LAPORAN: Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama (tengah) bersama Ketua DPRD Jatim Kusnadi (kanan) dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak (kiri). (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Sebanyak 47 anggota dewan belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dalam acara Koordinasi Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, Jumat (30/4).

”LHKPN ini tujuannya ingin mengendalikan, akan tetapi mengendalikan bukan berarti ingin membatasi kekayaan seseorang. Tapi kami ingin melihat perkembangan penambahan kekayaan pejabat negara dengan dimungkinkan penambahan yang tidak wajar,” ujarnya.

Bahtiar menambahkan ini merupakan kontrol dari KPK. Menurutnya kalau ada anggota dewan yang belum melengkapi persyaratan LHKPN, pihaknya akan menyerahkan kepada pimpinan dewan. ”Kami berharap pimpinan dewan bisa memberikan stimulan kepada anggotanya untuk segera melengkapi lHKPN. Sebenarnya ini ada batas waktunya pada 31 Maret lalu,” katanya.

Baca juga: Polisi Buru Pembuang Bayi di Makam Mbah Ratu

Lebih lanjut Bahtiar mengaku optimis jika anggota dewan Jatim bisa memberikan respon untuk melengkapi LHKPN. Karena kepercayaan publik dilihat dari ketaatan dan kepatuhan seseorang. ”LHKPN ini tidak harus dipublikasi, tergantung situasi dan kondisi,” tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan akan membuat surat yang meminta kepada puluhan anggota Dewan yang belum mengumpulkan LHKPN untuk segera melaporkan. Selain itu, Ia juga akan meminta nama-nama dari 47 anggota yang belum melaporkan LHKPN tersebut.

”Nanti tentunya melalui Fraksinya akan saya berikan imbauan lah kepada mereka, supaya mereka segera melakukan, menyelesaikan tugas itu. Ini juga sebenarnya sederhana, tidak harus datang. Dulu harus manual, sekarang itu hanya dua jam, itupun dibantu sekretariat,” tuturnya.

Dengan kemudahan yang kini diberikan KPK untuk pelaporan LHKPN, Kusnadi cukup menyayangkan jika ada anggota Dewan yang belum mengisi LHKPN. Ia juga menyampaikan terima kasih, kedatangan KPK membuatnya tahu masih ada anggota yang belum mengisi LHKPN. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP