alexametrics
Senin, 17 May 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Pemerintah Tetap Larang Mudik Aglomerasi

28 April 2021, 12: 51: 34 WIB | editor : Wijayanto

LARANG MUDIK: Pemerintah tetap melarang mudik di wilayah aglomerasi kecuali untuk kepentingan bekerja.

LARANG MUDIK: Pemerintah tetap melarang mudik di wilayah aglomerasi kecuali untuk kepentingan bekerja. (DOK/JAWAPOS)

Share this      

SURABAYA – Mudik Lebaran di daerah-daerah yang berdekatan atau kawasan aglomerasi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertosusila) pun dilarang. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

”Jadi, pengoperasian sarana transportasi darat pada kawasan perkotaan hanya untuk kepentingan mendesak dan nonmudik. Peraturan itu berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei. Sudah jelas mudik lokal dilarang,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono.

Nyono menegaskan, mudik lokal di wilayah aglomerasi hanya diperbolehkan perjalanan mendesak. Hal yang sama juga untuk perjalanan luar aglomerasi seperti sedang perjalanan dinas, melaksanakan tugas negara, orang yang sakit, melahirkan, atau kena musibah boleh. Juga kendaraan barang yang memuat logistik atau sembako.

Baca juga: Dendam Sering Diejek, Habisi Korban dengan 17 Tusukan

”Perjalanan orang di wilayah aglomerasi dengan keperluan yang jelas, atau yang bersangkutan bisa menunjukkan surat tugas atau surat keterangan lainnya. Untuk para pekerja tetap disiapkan saja surat keterangan dari perusahaan untuk jaga-jaga bila ada pemeriksaan acak di jalan,” jelasnya.

Menurut Nyono, jika substansinya mudik jelas tidak boleh. Mudik itu berkunjung dengan membawa keluarga. ”Artinya, tidak ada suratnya, ini keperluannya untuk apa. Ada miskomunikasi tentang kebijakan pemerintah pusat yang membolehkan mudik lokal di sejumlah wilayah aglomerasi. Jadi, antara memperbolehkan mudik dengan memperbolehkan perjalanan orang, itu beda. Kalau perjalanan orang di wilayah aglomerasi masih dibolehkan. Tapi untuk mudik, jelas tidak boleh,” terangnya.

Sebelumnya, Jatim akan melakukan penyekatan terhadap tujuh titik wilayah untuk menanggulangi mobilitas arus mudik pada saat Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Bahkan bagi yang nekat mudik akan dikarantina selama lima hari.

”Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, ada klausul kalau ada yang nekat melakukan mudik, maka dikarantina 5 X 24 jam. Dan biaya karantina atas mereka yang mudik itu,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Tujuh titik penyekatan meliputi wilayah yang berbatasan dengan Ngawi dan Sragen, kemudian Banyuwangi berbatasan dengan Bali, Magetan berbatasan dengan Karanganyar, Tuban berbatasan dengan Rembang.

Format penghalauan para pemudik tersebut, lanjut Khofifah, petugas akan memaksa calon pemudik untuk putar balik. Tujuannya adalah untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti menularkan virus Covid-19 kepada lansia.

”Sebanyak 48,3 persen lansia itu potensial kemungkinan mereka meninggalkan kita semua kalau mereka terkena Covid-19. Padahal, mudik itu tujuan utamanya silaturahim dengan yang dituakan dengan keluarga itu,” pungkasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP