alexametrics
Senin, 17 May 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Mudik di Wilayah Aglomerasi Tetap Dilarang, Kecuali untuk Bekerja

14 April 2021, 10: 04: 48 WIB | editor : Wijayanto

Kadishub Jatim Nyono

Kadishub Jatim Nyono (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jawa Timur, Nyono mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti aturan Kementerian Perhubungan RI tentang pengendalian transportasi selama masa arus mudik dan balik dalam rangka Lebaran 2021. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa seluruh moda transportasi tidak boleh beroperasional, tapi tetap ada yang dikecualikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Nyono mengatakan pengendalian transportasi yang dimaksud adalah larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian dimulai pada 6-17 Mei mendatang.

Baca juga: Memasuki Ramadhan, Berikut Kesiapan Pertamina di Jatimbalinus

(GRAFIS: JUJUK SUWANDONO)

Pada peraturan menteri juga terdapat mekanisme-mekanisme tertentu dalam penetapan larangan tersebut, seperti larangan penggunaan transportasi darat, yakni kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. “Ini artinya, mudik dilarang. Tapi, ada beberapa pengecualian dengan persyaratan tertentu,” jelasnya.

Lebih lanjut Nyono mengatakan sesuai peraturan menteri, pengecualian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dalam waktu tersebut adalah aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN, karyawan BUMD, TNI/Polri, dan karyawan swasta yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas dengan dilengkapi dengan surat tugas. “Surat tugas ASN, TNI/Polri harus dari pimpinan setingkat eselon II, sedangkan karyawan dari pimpinan perusahaan masing-masing, termasuk surat sehat bebas Covid-19,” katanya

Selain itu, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, dan kepentingan melahirkan dengan maksimal dua pendamping, serta pelayanan kesehatan darurat.

Kendaraan yang diperbolehkan beroperasi yakni kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional TNI/Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil barang/logistik.

Nyono mengaku sedang berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk melakukan pengawasan secara ketat. Baik terhadap moda transportasi maupun arus bepergian orang. “Polda dibantu TNI dan pemerintah akan mendirikan titik poin atau penyekatan di wilayah-wilayah tertentu. Khususnya di kawasan perbatasan, seperti Banyuwangi, Ngawi dan Magetan. Jika tetap ada yang nekat berangkat mudik, petugas secara tegas melakukan tindakan dan meminta kembali atau putar balik,” katanya.

Saat ditanya terkait mudik pada wilayah aglomerasi, Nyono mengaku pihaknya tetap melarang. Menurutnya satu-satunya pengecualian yakni aglomerasi untuk keperluan pekerjaan. “Mudik tetap dilarang. Namun, kalau keperluan bekerja masih bisa jalan kalau aglomerasi. Contoh misal ada seseorang yang bertempat tinggal di Mojokerto, namun bekerja di Kota Surabaya. Hal tersebut masih dibolehkan,” pungkasnya. (mus)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP