alexametrics
Jumat, 16 Apr 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Khofifah Minta Pembayaran THR Tak Dicicil, Disnaker Siap Pantau

08 April 2021, 10: 00: 59 WIB | editor : Wijayanto

Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Khofifah Indar Parawansa (DOK/JAWAPOS)

Share this      

SURABAYA - Bulan Ramadan 1442 Hijriah tinggal menghitung hari. Idul Fitri masih jauh. Namun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan perusahaan-perusahaan di Jawa Timur untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya jelang Lebaran. Selain itu, Khofifah meminta agar pembayaran THR tidak dicicil meski masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Ini untuk menjaga sinergitas dan berseiring seluruh sektor ketenagakerjaan yang di masa pandemi ini membutuhkan ruang, dan harus tetap terkawal guna menjaga kondusif,” ujarnya.

Pesan yang sama sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia meminta komitmen pengusaha untuk membayar THR menjelang Lebaran dengan tidak dicicil.

Baca juga: Dispendik Jatim Siapkan PPDB 2021 dalam Lima Jalur

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Himawan Estu Bagijo mengimbau perusahaan segera melakukan komunikasi dengan karyawannya jika tidak bisa membayar THR. Menurutnya perusahaan tentu sudah bisa menghitung keuangan yang dimiliki cukup untuk membayar THR atau tidak.

“Kami akan membuka posko pengaduan pengaduan terkait pembayaran THR. Posko pengaduan ini sebagai fasilitas layanan pengaduan jika ada perusahaan yang mangkir dari kewajiban membayar THR karyawan,” jelasnya.

Himawan mengatakan setelah mendapat pengaduan pihaknya akan mendatangi perusahaan yang belum bisa membayar THR untuk mencari solusi. Menurutnya pihaknya bersama pengawas tenaga kerja akan turun langsung ke perusahaan tersebut bersama pihak yang melaporkan atau pengadu.

“Saat turun ke perusahaan tersebut kita akan tanya apa masalahnya sampai mereka belum membayarkan THR. Kalau memang tidak mampu membayarkan sesuai ketentuan, maka mampunya berapa. Jadi dikomunikasikan secara damai dan kekeluargaan,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.

Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. “Memang secara regulasi tidak disebutkan pembayaran THR secara mencicil. Namun dijelaskan wajib dibayar,” tegasnya.

Sementara itu dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 juga dijelaskan terkait sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayar THR. Yakni perusahaan yang tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. “Maka dari itu kalau ada yang tidak membayar THR silahkan melakukan pengaduan kepada kami,” pungkasnya. (mus)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP