alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Kendalikan Covid, Gubernur Perpanjang PPKM Mikro hingga 19 April

08 April 2021, 09: 09: 32 WIB | editor : Wijayanto

Gubernur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Khofifah Indar Parawansa (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di wilayah Jatim kembali diperpanjang hingga 19 April. "Harapannya agar semakin dapat mengendalikan penyebaran kasus Covid-19, khususnya di Jatim," ujarnya.

Perpanjangan PPKM skala mikro diberlakukan setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro Tahap V.

"Sesuai instruksi Mendagri, PPKM mikro berlaku mulai 6 April 2021 sampai 19 April 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 12 minggu berturut-turut," demikian kutipan Instruksi Mendagri tersebut.

Baca juga: Green City In Surabaya, Lestarikan Budaya lewat Batik dan Kebaya

Dalam Inmendagri, juga dijelaskan pemberlakuan PPKM mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT.

PPKM mikro diberlakukan di Jatim telah dimulai sejak 9 Februari 2021 dan berakhir pada 22 Februari 2021, lalu diperpanjang 23 Februari 2021 sampai 8 Maret 2021, kemudian diperpanjang lagi pada 9 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021.

Berikutnya, perpanjangan PPKM mikro tahap IV mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021, serta saat ini memasuki tahap V. Di Jatim program PPKM I dan II, dilanjutkan PPKM mikro I, II, III dan IV menunjukkan hasil signifikan atau semakin baik.

Masih sama dengan ketentuan sebelumnya, PPKM mikro mengizinkan kegiatan makan dan minum di restoran serta kegiatan rohani di tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas warga sebanyak 50 persen dan disertai penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dihentikan sementara, dan kegiatan belajar mengajar secara daring dan luring (tatap muka) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Khofifah juga mengatakan, meskipun sudah melandai, namun bukan berarti kasus Covid-19 sudah tak ada lagi di Jatim. "Saya bilang ya masyarakat harus legowo, karena Covid-19 ini belum berhenti penyebarannya. Oleh karena itu yang sudah melandai kita tentu syukuri dan tetap minta masyarakat menjaga protokol kesehatan," ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan saat ini, ibukota Filipina, Manila lockdown. Bangladesh, India serta beberapa kota di Eropa juga ikut lockdown. Khofifah tak ingin hal ini terjadi di Jatim. Khawatirnya, jika mudik tidak dilarang bakal menambah daftar panjang penderita Covid-19.

"Jadi, negara-negara tersebut masuk fase gelombang ketiga. Tentu kita berharap situasi yang melandai ini kita jaga, termasuk vaksinasi kita maksimalkan, menjaga jarak serta menggunakan masker dengan benar," jelas Khofifah. 

Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menambahkan, salah satu hal yang menjadi fokus di PPKM Mikro kali ini yakni soal larangan mudik. Serta pengetatan di titik-titik perbatasan. "Kita selaraskan aturan larangan mudik dengan PPKM Mikro ini," imbuhnya.

Sementara Jubir Satgas Covid-19 Jatim dr Makhyan Jibril menyatakan, dalam PPKM Mikro kali ini ada aturan yang lebih ketat. Yakni pelarangan mudik sesuai aturan dari pemerintah pusat. "Karena PPKM Mikro diperpanjang dan akan memasuki Bulan Ramadan, salah satu yang lebih ketat ialah perjalanan ke luar kota atau mudik," terangnya.

"Bahwa mereka yang baru saja melakukan perjalanan luar kota, untuk diminta melakukan tes antigen setiap hendak balik ke daerah asalnya. Itu opsi pengetatan di perpanjangan ini. Namun masih dirapatkan dengan satgas daerah," sambungnya.

Sementara untuk hal lain seperti aturan jam operasional pusat perbelanjaan, kapasitas dine-in di restoran, hingga aturan work from home (WFH) 50 persen di tempat kerja, Jibril memastikan tidak ada perubahan. "Hanya yang lebih ketat dan ditekankan di mobilitas warga ke luar kota. Karena dari pusat sudah jelas dilarang mudik," pungkasnya. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP