alexametrics
Jumat, 16 Apr 2021
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya
Terdampak UU Cipta Kerja

Bapemperda: 55 Perda dan 64 Peraturan Kepala Daerah Harus Dikaji Ulang

06 April 2021, 20: 11: 13 WIB | editor : Wijayanto

Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Hasan Irsyad.

Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Hasan Irsyad. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim menggelar Forum Komunikasi (Forkom) Bapemperda DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan Bapemperda DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim terkait kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perkada terhadap UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di gedung DPRD Jatim, Selasa (6/4).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dan saran dari Dirjen Otoda Kemendagri saat mengumpulkan Bapemperda DPRD Provinsi se-Indonesia, beberapa waktu lalu.

“Dirjen Otoda Kemendagri menganjurkan kegiatan Forkom dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah DPRD Jatim atas bimbingan dan petunjuk dari pimpinan dewan dan Pemprov Jatim bisa menggelar kegiatan Forkom pada hari ini,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Jatim, Hasan Irsyad.

Baca juga: Jelang Bulan Puasa, Khofifah Pastikan Stok Pangan Aman

Hasan menambahkan, peserta Forkom Bapemperda ini berasal dari Bapemperda DPRD Provinsi seluruh Indonesia, Biro Hukum Provinsi seluruh Indonesia, Biro Hukum Pemkab/Pemkot se-Jatim dan Ketua Bapemperda DPRD kabupaten/kota seluruh Jatim. Tujuan Forkom ini adalah membahas dampak terkait munculnya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasalnya, setelah UU tersebut diundangkan maka Bapemperda provinsi dan Bapemperda kabupaten/kota diperintahkan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap perda dan peraturan kepala daerah (perkada) yang terdampak UU Cipta Kerja.

“Setelah kami bersama Biro Hukum Pemprov Jatim melakukan kajian, ada 55 Perda Jatim dan 64 Peraturan Kepala Daerah (Pergub) yang terdampak oleh UU Cipta Kerja. Saya tidak tahu kalau di provinsi-provinsi lain,” katanya.

Setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Perda dan Perkada, lanjut Hasan Irsyad, diharapkan pada akhir tahun 2021 sudah tuntas. Sehingga pada program pembentukan Perda tahun 2022 bisa segera diajukan dalam bentuk revisi maupun pencabutan.

Selain penyelarasan Perda dan Perkada, tujuan yang tak kalah penting adalah untuk mempermudah investasi masuk. Karena itu, Perda dan Perkada yang menghambat investasi juga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. 

“Kalau investasi banyak yang masuk, tentu lapangan kerja juga akan terbuka sehinga semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak,” pungkasnya. (mus)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP