alexametrics
Jumat, 16 Apr 2021
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

Tetap Dukung AHY, Demokrat Se-Jatim Tolak KLB di Sumut

05 Maret 2021, 19: 30: 28 WIB | editor : Wijayanto

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA-DPD Partai Demokrat Jawa Timur bersama 38 DPC kabupaten/kota seluruh Jawa Timur menyikapi informasi digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seluruh pengurus dan pimpinan Demokrat Jatim tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka dengan tegas menolak KLB.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Fathkul Hadi menjelaskan, seluruh DPC Demokrat se-Jatim menghadiri apel siaga virtual pada Kamis (4/3) pukul 20.00 sampai selesai. “Seluruhnya membuat pernyataan secara lisan setia secara sah tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY dan menolak digelarnya KLB," ujar Fathkul Hadi di Surabaya, Jumat (5/3). 

Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan Plt Sekretaris DPD PD Jatim Bayu Airlangga. Juga diikuti seluruh ketua DPC dan sekretaris bagi DPC yang ketuanya sedang kosong posisinya. 

Baca juga: Kehilangan 2 Striker, Persebaya Datangkan Samsul Arif-Ady Setiawan

“Dukungan dari seluruh ketua DPC se-Jatim dan DPD PD Jatim yang sah ini disampaikan secara lisan tekadnya untuk tetap loyal kepada kepemimpinan AHY sebagai ketua umum DPP dan dengan tegas menolak pelaksanaan KLB," jelasnya. 

Langkah ini adalah bentuk komitmen seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Timur menghormati hasil Kongres V Partai Demokrat yang digelar tahun 2020 lalu. Hasil kongres tersebut sudah disahkan oleh Kemenkumham RI melalui surat nomor M.AH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

"Pernyataan dari DPD Partai Demokrat Jatim ini bersifat final dan mengikat secara hukum. Apabila ada surat pernyataan lain yang dibuat mengatasnamakan kami, maka itu adalah ilegal dan dapat dituntut secara hukum," katanya.

Fatkhul memastikan pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan semua DPC Partai Demokrat di 38 kabupaten/kota se-Jatim tidak pernah membuat dan/atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapa pun. Menurut dia, tidak benar apabila ada yang mengaku mewakili Demokrat Jatim dalam KLB Partai Demokrat.

"Siapa pun yang mengatasnamakan kami menghadiri dan atau mewakili dalam KLB adalah tidak benar, ilegal, dan suatu perbuatan tindak pidana. Dapat dituntut secara hukum," pungkasnya. (mus/rek) 

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP