alexametrics
Jumat, 16 Apr 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Peta Bidang Tanah Diserahkan, Bentuk Timsus Temuan Aset Negara

05 Maret 2021, 17: 52: 15 WIB | editor : Wijayanto

SELESAIKAN NSERTIFIKASI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima Peta Bidang Tanah dari perwakilan BPN di ruang sidang wali kota.

SELESAIKAN NSERTIFIKASI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima Peta Bidang Tanah dari perwakilan BPN di ruang sidang wali kota. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penyerahan peta bidang tanah (PBT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) I dan II. Peta bidang tanah itu merupakan aset pemkot yang saat ini belum tersertifikasi. Karena dari penyerahan itu, BPN 1 menyerahkan sembilan sertifikat yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta 14 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT). Sedangkan, untuk BPN II menyerahkan sebanyak 486 PBT. Rinciannya yakni 39 dikelola DPBT dan DPUBMT 447 PBT. Berikutnya 23 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, aset pemkot itu dalam waktu dekat akan tersertifikat. Jika dihitung sebenarnya akan rampung pada tahun 2025, tetapi dilakukan percepatan menjadi 2023 mendatang. "Sudah keluar sertifikat dan peta bidang sehingga tinggal memeruskan saja. Ini akan terus kami lakukan karena jumlahnya ribuan,” katanya.

Eri mengaku saat ini jumlah persil yang cukup banyak maka dipastikan akan semaksimal mungkin rampung percepatan pada tahun 2023 mendatang. Termasuk sertifikat untuk jalan, tanah maupun fasiltas umum (fasum) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah.

Baca juga: Hingga 2021, Pemohon Tinggal di Rusunawa Capai 11 Ribu

“Paling tidak sudah keluar PBT-nya dahulu supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dihitung penyelesaiannya bisa sampai tahun 2025, tetapi kita percepat dengan dukungan dari berbagai pihak,” jelasnya.

Ia memastikan dalam waktu dekat bakal membentuk pasukan atau tim khusus (timsus) untuk membantu meringankan beban BPN yang diambil dari jajaran Pemkot Surabaya. Mulai dari menyiapkan tim sebagai pengukur hingga administrasi. Tujuannya, agar beban terkurangi sehingga diupayakan akan kelar sebelum targetnya.

“Dan percepatan di tahun berikutnya. Kita juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa jumlah yang belum tersertifikat itu berapa jumlah dan di mana saja lokasinya. Lalu disampaikan pula bahwa ini sedang menuju sertifikat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPN 1 Kota Surabaya Kartono Agustiyanto berupaya semaksimal mungkin agar target 2023 dapat terlampaui. Bahkan, dia memastikan hingga sampai hari ini jumlah persil yang belum tersertifikat sudah semakin berkurang. “Berkurang terus. Kita akan maksimalkan, ini juga mendapat dorongan dan dukungan dari KPK. tahun 2023 harus tuntas,” pungkasnya. (rmt/nur)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP