alexametrics
Jumat, 05 Mar 2021
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

DPRD Jatim Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Pesantren

20 Februari 2021, 21: 22: 15 WIB | editor : Wijayanto

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA-DPRD Jatim resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Pesantren. Pansus ini diyakini akan mempercepat pembahasan Perda tersebut. Pembentukan Pansus diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (18/2). Politisi Demokrat, Hartoyo ditunjuk menjadi ketua pansus.

Fraksi PKB DPRD Jatim sebagai inisiator Raperda ini pun menyambut baik pembentukan Tim Pansus tersebut. "Alhamdulillah pansus raperda pesantren sudah terbentuk," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi.

Fauzan mengungkapkan bahwa hal ini menjadi hadiah bagi harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke 98, yakni 16 Rajab atau bertepatan dengan tanggal 28 Februari. Sebagai pimpinan Fraksi, pihaknya menginstruksikan Anggota Fraksi PKB yang tergabung dalam Pansus segera bertindak cepat. PKB mengirim lima orang Fraksi PKB ke dalam pansus yakni Hikmah Bafaqih, Aida Fitriati, Umi Zahrok, Laila Qodriyah, dan Samsul Arifin.

"Harus kerja ngebut dan cermat untuk membahas, mendalami, mengkaji dan menggali berbagai masukan dari pesantren, kiai, dan tokoh-tokoh lainnya, agar raperda segera rampung. Kami menargetkan Perda ini segera selesai dalam waktu dekat. Lebih cepat lebih baik. Kalau 3 bulan selesai, ngapain harus nunggu setahun?" katanya.

Sebagai pihak inisiator, PKB sebelumnya menyebut Perda ini sebagai regulasi turunan dari UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren. Ini akan berisi dukungan afirmasi hingga budgeting. "Kalau di amanah Undang-undang (pesantren), ada dana abadi pesantren yang diambil dari dana abadi pendidikan. Kalau untuk pendidikan, ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan ada Bosda (BOS daerah)," kata Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah.

Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengatakan juga menyiapkan BOSda untuk santri. Menurutnya dukungan budgeting oleh pemerintah daerah bisa dimasukkan dalam Perda ini. Agar bantuan tidak overlap dengan siswa sekolah reguler, maka juga akan diatur klasifikasi murid yang belajar di sekolah atau pesantren saja. "Sudah waktunya memberikan hak yang sama, termasuk kepada santri," katanya.

Pihaknya berharap fasilitasi anggaran dari Pemrov sekaligus mengurangi biaya di pesantren. "Sehingga, bantuan pesantren bukan hanya membantu meningkatkan kualitas pesantren sekaligus meringankan para santri," katanya.

Sementara itu anggota Pansus Raperda Pengembangan Pesantren, Zeiniye mengatakan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang pengembangan Pesantren dinilai penting. Mengingat jumlah di Jatim cukup banyak mencapai 4.720 pesantren.

"Sebenarnya ketika berbicara tentang pengembangan pesantren sudah ada Undang-undang Nomor 18 2019 yang mengatur tentang pendidikan keagamaan dan kepesantrenan. Tetapi, yang ada di Undang-undang tersebut tentu harus di breakdown secara teknis di tingkat provinsi," katanya.

Menurutnya hal itu agar supaya lebih mengikat kembali hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-undang bisa lebih spesifik dalam Raperda yang kita bahas ini. Selain itu lanjut Zeiniye pentingnya Raperda ini karena banyaknya jumlah pesantren perlu ada langkah-langkah rekognisi dan afirmasi.

"Rekognisi dalam arti pesantren itu tetap harus diakui keberadaannya, eksistensinya secara mandiri. Bahwa disitu ada Kiai, ada santri yang memiliki ciri khas yang secara independen tidak bisa kemudian diatur utuh oleh negara. Harus mengikuti sistem aturan ketatanegaraan. Maka, pengakuan ini secara rekognisi perlu diatur dalam Perda Pesantren. Termasuk lulusan pesantrennya. Ini perlu diatur juga," tambahnya.

Zeiniye menambahkan karena masih banyak kebijakan pemerintah yang masih ada dikotomi, antara pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan. Perlu adanya support termasuk kebijakan regulasi dan anggaran. "Dengan dua kebijakan ini posisi pesantren bisa bersetara dengan pendidikan yang lainnya," pungkasnya. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP