alexametrics
Jumat, 05 Mar 2021
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

Bawaslu Jatim Proses 624 Pelanggaran Pilkada

03 Januari 2021, 06: 04: 59 WIB | editor : Wijayanto

Muhammad Ikhwanudin Alfianto

Muhammad Ikhwanudin Alfianto (ISTIMEWA/BAWASLU JATIM)

Share this      

SURABAYA - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jatim Muhammad Ikhwanudin Alfianto mengatakan sepanjang pilkada 2020, Bawaslu se-Jawa Timur telah memproses 624 pelanggaran pilkada. Menurutnya proses penanganan yang dilakukan jajarannya untuk memberikan efek jera.

"Misalnya netralitas Aparatur Sipil Negara. Pada banyak tempat, khususnya yang ada petahana, potensi keterlibatan dan dugaan pelanggaran tinggi. Nah, mereka rata-rata yang diproses Bawaslu ini, tidak tahu kalau itu bagian dari pelanggaran. Ketika diproses lalu diteruskan ke Komisi ASN (KASN) hingga turun sanksi akan memberi efek jera bagi ASN lain. Artinya bisa mencegah melakukan pelanggaran serupa," ujarnya.

Kemudian, lanjut Ikhwan terkait putusan tentang politik uang. Menurutnya sejak tahun 2018, belum ada putusan pelanggaran politik uang, tetapi tahun 2020 terdapat 2 putusan terhadap pelanggaran ini. "Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu serius menangani pelanggaran politik uang. Di Jember sudah ada putusan 3 tahun penjara dan di Kabupaten Malang putusan 1 tahun percobaan," ungkapnya.

Selain itu Ikhwan juga mengungkapkan tentang penegakan protokol kesehatan. Menurutnya ads 406 kegiatan kampanye yang dianggap melanggar. "Kami terbitkan surat peringatan tertulis dan puluhan yang kami bubarkan," katanya.

Tidak hanya itu, Ikhwan menuturkan pihaknya juga merapikan jajaran penyelenggara pilkada yang diduga melanggar kode etik. Menurutnya ada 10 penyelenggara ad hoc yang telah diproses. "Bawaslu juga serius menangani pelanggaran kode etik penyelenggara. Di Kabupaten Kediri itu pernah ada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bagi-bagi masker pasangan calon. Kemudian kami rekomendasikan KPU memproses lebih lanjut," tuturnya.

Menurutnya Bawaslu seJatim juga telah memproses 398 pelanggaran administrasi. Baik itu Alat Peraga Kampenye (APK) dan Non APK. "Artinya ini cukup banyak yang diproses oleh Bawaslu se-Jatim," tuturnya.

Ikhwan mengatakan dari 19 Kabupaten/Kota terdapat beberapa daerah dengan temuan dan laporan terbanyak. Untuk temuan terbanyak di Pacitan, Gresik, dan Tuban. "Untuk laporan paling banyak di Surabaya ada 28 laporan sedangkan temuannya ada 12. Ini membuktikan partisipasi masyarakat untuk mengawal demokrasi semakin meningkat,” pungkasnya. (mus) 

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP