alexametrics
Sabtu, 06 Mar 2021
radarsurabaya
Home > Gresik
icon featured
Gresik

MEN-PDT: Lembaga Keuangan Desa Dimulai dari Jatim

30 Desember 2020, 06: 17: 37 WIB | editor : Wijayanto

KUNKER: Mendes PDTT Halim Iskandar (dua dari kiri) didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam kunjungannya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/12).

KUNKER: Mendes PDTT Halim Iskandar (dua dari kiri) didampingi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam kunjungannya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (28/12). (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, memberikan bantuan peralatan penunjang kinerja kepada 147 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Jawa Timur (Jatim).

Ia berharap bantuan ini mampu mewujudkan produktivitas BUMDesma dalam melayani usaha perekonomian masyarakat desa. “Ini yang pertama kali di Indonesia dan dimulai dari Jatim. Ada 147 BUMDesma dari 500 BUMDes di Jatim,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/12).

147 BUMDesma tersebut adalah lembaga keuangan desa (LKD) percontohan yang dicanangkan di Jatim Oktober 2020. BUMDesma merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014.

Halim mengatakan, BUMDesma ini telah mencatat peningkatan omzet 23 persen. Yakni Rp 474,7 miliar pada tahun 2015 menjadi  Rp 582,1 miliar.

“Selain itu ada peningkatan layanan pinjaman mikro dan kecil sebesar 23 persen.  Kemudian ada perluasan nasabah juga sebesar 23 persen.  Dengan menjadikan ikd dalam BUMDesma, maka efektivitas penanggulangan kemiskinan meningkat,” katanya.

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada kesempatan tersebut berharap bantuan dapat memacu produktivitas kinerja BUMDesma agar lebih berkualitas. Ia menambahkan, hingga akhir program di Jatim terdapat 522 UPK dengan mengelola dana bergulir lebih dari Rp 1,6 triliun dan sampai saat ini masih tetap dikelola dengan baik.

522 UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan memberikan manfaat kepada 72.582 kelompok masyarakat. Dari 522 UPK tersebut, 147 UPK di antaranya bertransformasi menjadi BUMDesma yang mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp 475,5 miliar dan berkembang menjadi Rp 593,6 miliar pada 2019.

“Artinya, dengan bertransformasi menjadi BUMDesma akan menjamin berkembangnya dana bergulir sekaligus ada kepastian hukum dari sisi kelembagaan,” katanya.

Sementara itu, Jatim dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dana bergulir eks-PNPM MPd mengikuti arah kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa pengaturan pasca-program tersebut dan pelestarian hasil-hasilnya harus ditata serta dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan Undang-Undang Desa.

Di Jatim telah terbentuk pula 6.080 BUMDes dengan beragam unit usaha, seperti usaha simpan pinjam sejumlah 4.148 unit, dengan total modal kerja yang dikelola sebesar Rp 193,8 miliar, dan telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 8,2 miliar. (mus/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP