alexametrics
Kamis, 26 Nov 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

17 Daerah di Jatim Ingin UMK Tetap Naik

20 November 2020, 20: 19: 54 WIB | editor : Wijayanto

Himawan Estu Bagijo

Himawan Estu Bagijo (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021. Ia menjelaskan bahwa ada pihak buruh yang mengajukan kenaikan, tapi ada juga yang mengajukan usulan agar besarannya tetap seperti UMK 2020. “Usulan semua sudah masuk. Yang usul besarannya tetap naik 21 daerah, yang ingin naik 17 daerah,” ujar Himawan, Kamis (19/11).

Saat ditanya daerah mana yang usulan UMK-nya paling tinggi, Himawan enggan menyebutkan. Menurutnya, untuk ring satu seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan sepakat untuk naik. “Kalau ditanya berapa naiknya, saya gak mau sebut,” katanya.

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini mengaku, Jumat ini (20/11), semuanya sudah final dan ditandatangani oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, rapat Dewan Pengupahan untuk finalisasi akan digelar pagi ini. Kemudian siang ditandatangani oleh gubernur. “Yang penting jangan tanya angka dulu, itu sensitif,” tukasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono mengatakan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menerima perwakilan serikat pekerja atau buruh yang melakukan aksi demonstrasi, Kamis (19/11).

Menurutnya, semua aspirasi berupa desakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 telah ditampung. “Tadi (kemarin, red), Ibu Gubernur menerima seluruh perwakilan (buruh). Mereka mengusulkan kenaikan UMK dan sudah ditampung oleh Bu Gubernur untuk dirapatkan Jumat (hari ini, red),” jelasnya.

Heru mengatakan bahwa pemprov saat ini masih menunggu sejumlah kabupaten/kota yang usulannya belum masuk. Dia berharap semuanya segera masuk. Karena UMK 2021 tidak bisa dibahas jika usulannya belum masuk semua.  “Makanya, arahan Bu Gubernur belum. Bisa membahas karena ada beberapa kabupaten/kota yang belum masuk, hasilnya keluar dan diumumkan tanggal 21 November,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Jatim, Achmad Fauzi, mendesak agar gubernur berani menaikkan UMK 2021. Sehingga Jatim menjadi salah satu provinsi yang berani menerobos keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah tentang tidak ada kenaikan upah minimum 2021. “Saya sebagai ketua aliansi Jatim sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Jatim akan mendorong Ibu Gubernur bahwa UMK di Jatim bisa dinaikkan sejalan dengan kenaikan UMP pada dua minggu yang lalu,” jelasnya. (mus/jay)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP