alexametrics
Kamis, 26 Nov 2020
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

6 Catatan Penting Banggar DPRD Jatim untuk RAPBD 2021

19 November 2020, 12: 33: 46 WIB | editor : Wijayanto

Rapat Banggar di gedung DPRD Jatim.

Rapat Banggar di gedung DPRD Jatim. (ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV JATIM)

Share this      

SURABAYA – Badan Anggaran DPRD Jawa Timur memberi sejumlah catatan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur tahun 2021. Sedikitnya ada enam catatan penting dari Banggar sebelum pembahasan ini dilanjutkan.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim Basuki Babussalam mengatakan komposisi anggaran yang diajukan Gubernur Jatim dalam nota keuangan masih perlu ada pembenahan. Menurutnya Banggar menyatakan layak dibahas lebih lanjut oleh Fraksi dan Komisi di DPRD Jatim. “Meski demikian kami juga memberikan enam catatan penting yang perlu diperhatikan bersama,” ujarnya.

Politisi PAN ini menambahkan catatan pertama adalah terkait dengan pembiayaan, banggar berharap APBD tahun 2021 dimaksimalkan lagi. Karena masih banyak program di sektor pertanian, perkebunan, perikanan kelautan saat ini sangat membutuhkan anggaran. Khususnya bagi para petani dan nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 ini. “Petani dan nelayan sudah tidak bisa lagi mengekspor hasil produksi, kami ingin ada terobosan atau inovasi Pemprov Jatim untuk menolong petani nelayan agar distrubusi hasil produksi tetap laku,” terangnya.

Kemudian catatan kedua adalah terkait program gratis berkualitas (Tistas) SMA/SMK/ Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) sederajat masih belum sesuai dengan konsep dasar. Karena untuk mencapai pembiayaan minimal dari unit cost yang dibutukan per siswa per tahun belum semuanya dapat diatasi dengan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNas), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) maupun  Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). “Jika memang anggaran kita yang tidak mampu, maka Pemprov harus mencari terobosan lain seperti sharing dengan kabupaten/kota,” tuturnya.

Catatan berikutnya adalah tentang urusan pendidikan wajib di pondok pesantren agar tetap dibiayai APBD setiap tahunnya. Lalu terkait dengan Sharing penerima bantuan Iuran Nasional bagi warga miskin yang tedata dalam Data Terpadu. Kemudian tentang ketahanan pasca pandemiatau pemulihan ekonomi. “Kami ingin perencanaan tersebut dapat diterjemahkan secara tepat dalam program di OPD-OPD,” kata Basuki.

Basuki menambahkan catatan Banggar lainnya adalah tentang kebijakan pemerintah pusat yang menjadi permasalah nasional saat ini. Yakni berlakunya Perpres 33/2020 tentang keuangan regional. “Apakah tim anggaran pemprov Jatim telah menyiapkan langkah dalam penyusunan APBD 2021 terkait perubahan kebijakan pemerintah pusat itu,” jelasnya.

Sementara itu sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  menyampaikan Nota Keuangan untuk Raperda tentang APBD Jatim tahun 2021. Alokasi terbesar RAPBD Jatim Tahun Anggaran 2021 sebesar 51,74 persen diperuntukan untuk sektor  pendidikan di Jatim. “Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan dialokasikan untuk Dinas Pendidikan sebesar 11,868 triliun rupiah, kira-kira 51,74 persen dari belanja Perangkat Daerah pada RAPBD 2021,” katanya 

Mantan Menteri Sosial ini menjelaskan bahwa angka 51,74 persen itu diprioritaskan untuk peningkatan layanan mutu pendidikan di Jatim. Diantaranya Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), Honorarium kinerja guru non PNS, pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta untuk Bantuan Operasional Daerah untuk Lembaga Madrasah Diniyah (BOSDA-MADIN). “Tujuannya untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, bidang kesehatan memperoleh alokasi terbesar kedua APBD Jatim TA 2021 setelah pendidikan. Gubernur Khofifah mengatakan untuk sektor  kesehatan Pemprov Jatim mengalokasi 19,52 persen dari belanja Perangkat Daerah pada RAPBD Jatim tahun anggaran 2021.

“Untuk kesehatan dialokasikan sebesar 4,478 triliun rupiah hampir setara dengan 19,52 persen dari belanja Perangkat Daerah pada RAPBD TA 2021 diantaranya adalah alokasi pada Dinas Kesehatan sebesar 455 miliar 494 juta rupiah lebih dengan prioritas pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” paparnya.

Di sisi lain, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 kedua dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memiliki empat fokus. Antara lain pertama pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, kedua reformasi sistem kesehatan Nasional, ketiga reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan keempat reformasi sistem ketahanan bencana. 

Prioritas tersebut telah sesuai dan sinkron dengan arah pembangunan Jatim seperti yang tercantum dalam RKPD tahun 2021 yang bertema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata, dan Investasi, reformasi sistem kesehatan Jatim, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan kebencanaan dan optimalisasi agrobisnis berbasis sinergitas Desa-Kota. (mus)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP