alexametrics
Sabtu, 06 Mar 2021
radarsurabaya
Home > Gresik
icon featured
Gresik

Tak Netral di Pilkada, Kadispora Surabaya Disanksi Disiplin

05 November 2020, 17: 32: 45 WIB | editor : Wijayanto

Afghani Wardhana

Afghani Wardhana (ISTIMEWA/INDOSPORT)

Share this      

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memberikan sanksi disiplin kepada salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot yang dinilai telah melakukan pelanggaran netralitas pada pilkada di luar wilayah Surabaya. Sanksi disiplin berupa teguran tertulis itu diberikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), M. Afghani Wardhana, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, surat rekomendasi KASN tertanggal 15 April 2020 itu diterima pemkot terkait rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di luar wilayah Kota Surabaya. "Terkait hal itu, wali kota Surabaya sudah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari KASN," katanya, Rabu (4/11).

Febri --sapaan Febriadhitya Prajatara mengatakan, dalam pengaturan tentang netralitas ASN sudah diatur dengan sangat jelas, tegas dan terperinci. Hal itu diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, hingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," terangnya.

Sementara itu. Kepala Dispora Surabaya, M. Afghani Wardhana. membenarkan bahwa sanksi yang dia terima terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukannya pada Pilkada 2020 di luar Kota Surabaya. "Tepatnya di Kabupaten Pacitan," katanya.

Atas pelanggaran tersebut, Afghani mengaku sudah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Saya sudah diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Ibu Wali Kota Surabaya, sesuai dengan rekomendasi KASN," ujarnya. Meski diberi sanksi teguran tertulis, namun jabatan Afghani sebagai Kadispora Surabaya masih aman. (rmt/jay)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP