alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Pulihkan UMKM, Pemprov Jatim Siapkan Dagulir dan Kredit Investasi

16 September 2020, 03: 05: 59 WIB | editor : Wijayanto

TRANSFER ILMU: Pelaku UMKM tas kulit Tanggulangin Sidoarjo Muhammad Roni Yudianto  saat memberikan arahan kepada pegawainya.

TRANSFER ILMU: Pelaku UMKM tas kulit Tanggulangin Sidoarjo Muhammad Roni Yudianto saat memberikan arahan kepada pegawainya. (MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA-Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur tetap berjuang untuk eksis di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyiapkan sejumlah strategi untuk membantu UMKM.

Tidak bisa dipungkiri selama enam bulan geliat UMKM semakin menurun sebagai imbas persebaran virus corona di tanah air. Namun, hal tersebut tidak memudarkan semangat perajin lokal. Seperti salah satu pelaku UMKM tas kulit di Sidoarjo. Hampir setiap pagi Muhammad Roni Yudianto mendampingi pegawainya menjahit bahan imitasi menjadi tas yang indah.

“Pandemi Covid-19 berdampak luar biasa bagi kami, pelaku UMKM. Pada awal pandemi minat masyarakat untuk membeli tas kulit menurun drastis, bahkan bisa dibilang tidak ada. Masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan pokok daripada tas,” ujarnya, Selasa (15/9).

Tidak ingin merumahkan pegawainya yang berjumlah 20 orang, Roni harus kreatif memutar otaknya. Ia memutuskan  untuk mengganti bahan tas yang biasanya kulit dengan imitasi.

“Harga yang dijual hanya sekitar Rp 200 ribu. Karena saat pandemi masyarakat butuh makan, bukan fashion. Ini saya lakukan karena pegawai saya juga memiliki keluarga yang harus tetap dinafkahi. Alhamdulillah, upaya saya ini berjalan meskipun tidak terlalu ramai,” katanya.

Terkait pemulihan ekonomi, Roni menyambut baik program dana bergulir (dagulir) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga mengapresiasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) sebesar Rp 2,4 juta untuk tiap UMKM. “Ini sangat membantu bagi kami pelaku UMKM untuk melakukan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan dagulir kepada perwakilan UMKM di Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dagulir merupakan program bantuan pembiayaan kredit lunak untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif serta menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Program ini dilakukan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya kembali, baik skala UMKM dan besar (corporate) yang terdampak Covid-19. Harapan kami, melalui penyaluran dana bergulir ini pertumbuhan ekonomi Jatim bisa kembali take off setelah triwulan II tahun 2020 terkontraksi minus 5,9 persen. Kami harap bulan September ini akan ada proses yang lebih maksimal lagi untuk bisa terus berlari kencang,” katanya.

Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, menurut Khofifah, diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Termasuk kinerja profesionalisme stakeholder terkait di Jatim bersama dengan lembaga perbankan.

“Tentunya, proses ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, baik oleh masyarakat maupun para pelaku usaha. Apalagi pandemi Covid-19 belum berakhir. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian untuk bisa menjaga supaya ekonomi tetap tumbuh tapi kesehatan juga terjaga dengan baik,” jelasnya.

Skema kredit dana bergulir di Jatim ini meliputi kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 juta dengan bunga 3, 4, dan 6 persen. Sementara kredit investasi sampai dengan Rp 500 juta dengan bunga 6 persen. Sedangkan kredit  petik, olah,  kemas, jual sampai Rp 10 miliar dengan bunga 6 persen. Kemudian kredit untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sampai dengan Rp 50 juta dengan bunga 4 persen.  Dan, kredit  dengan pola rekening koran dengan bunga 6 persen.

Dengan modal dana Rp 330 miliar, program dagulir di Jatim telah  memfasilitasi  17.038  pelaku usaha di Jatim. Kemudian tenaga kerja yang terserap  mencapai sebanyak 36.312 orang yang berkolerasi dapat menurunkan angka kemiskinan di Jatim. 

Sejak pandemi Covid-19, dagulir yang telah disalurkan sejumlah  Rp 12,83 miliar Rp 12,83 miliar kepada 55 debitur. Penyaluran ini berkontribusi dalam pemulihan ekonomi pelaku UMKM dari sisi permodalan.

Selain itu, mantan Menteri Sosial ini menambahkan di Jatim ada 9,78 juta UMKM di Jatim. Dari jumlah itu, 1,3 juta UMKM yang sudah mengajukan hibah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM).

“Dana tersebut adalah dana hibah yang bisa diakses oleh pelaku UMKM dari Banpres PUM sebesar Rp 2,4 juta. Kuota Jatim semula 1,8 juta. Saat rapat terbatas (ratas), saya sampaikan ke Presiden Joko Widodo karena kontribusi UMKM di jatim 54 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB), saya minta tambahan kuota menjadi 2 juta. Beliau (Presiden Jokowi) bilang tolong sampaikan surat kepadanya langsung dan ditembuskan kepada Menteri UMKM,” jelasnya.

Ditemui terpisah,  Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Mas Purnomo Hadi mengatakan, pihaknya terus berupaya membantu pelaku UMKM untuk bangkit. Menurut dia, selama pandemi Covid-19 sebanyak 65 persen UMKM di Jatim terpuruk karena kesulitan bahan baku dan pemasaran. 

Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya hingga mendapatkan bahan baku. “Ketika bahan baku ada, pelaku UMKM ini juga kesulitan modal. Kesulitan modal ini kemudian kami fasilitasi,” ujarnya.

Purnomo menambahkan, pihaknya juga melakukan pendampingan untuk memasarkan. Mulai dari market place hingga YouTube. “Pemerintah juga memberikan bantuan UMKM Jatim mulai dari Program Dagulir, Banpres PUM hingga relaksasi kredit,” ungkapnya.

Terpisah, Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) Jatim Heri Cahyo Bagus Setiawan mengatakan, kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM merupakan sebuah solusi yang tepat. Menurutnya, ketika ekonomi masyarakat bergerak, maka ekonomi negara juga pulih.

Heri mengatakan, tidak sedikit pengusaha yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, sektor UMKM, terutama sektor informal di Indonesia sangat mendominasi struktur perekonomian negara, terbukti, data di tahun 2019, sektor UMKM mampu menyumbangkan sebanyak 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).  “Ini tepat sekali jika UMKM diberi bantuan sosial produktif oleh pemerintah,” terangnya.

Akan tetapi, dalam situasi seperti ini, pemerintah juga harus menakar seberapa efektif bantuan permodalan tersebut. Dari pengamatannya, jika pemberian bantuan hanya diberikan saja, tanpa dibarengi pengawasan dan pembinaan, maka yang terjadi adalah pemenuhan kebutuhan secara konsumtif.

“Berbeda jika pemberian bantuan kepada pelaku UMKM dibarengi dengan pengawasan dan pembinaan. Maka, akan lebih efektif dan mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Pembinaan ini juga harus diberikan kepada pelaku UMKM yang mendapatkan dagulir. Ini karena banyak juga yang mendapatkan dagulir tapi kebingungan untuk mengembalikannya,” pungkasnya.  (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP