alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

Jumlah Pemilih Berkurang, Bawaslu Pertanyakan Rencana Penambahan TPS

15 September 2020, 15: 46: 02 WIB | editor : Wijayanto

SOSIALISASI:  KPU Surabaya terus gencar lakukan sosialiasi pemilihan serentak, 9 Desember mendatang.

SOSIALISASI: KPU Surabaya terus gencar lakukan sosialiasi pemilihan serentak, 9 Desember mendatang. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA-Daftar pemilih sementara (DPS) di Pilkada Surabaya tahun ini sebanyak 2.092.926 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.018.340 sedangkan perempuan 1.074.586 dan tersebar di 31 kecamatan dan 154 kelurahan di Surabaya.

Dengan penetapan DPS tersebut, rencananya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya akan menambah tempat pemungutan suara (TPS). Namun, hal ini mendapat sanggahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Mohammad Agil Akbar mengatakan, penambahan jumlah TPS di Surabaya saat ini tidak perlu karena jumlah pemilih justru berkurang. "Kami menanyakan legal standing penambahan TPS di Pilkada Surabaya. Sebab faktualnya jumlah pemilih justru berkurang setelah coklit, tapi jumlah TPS-nya malah bertambah," katanya.

Agil menjelaskan ada dua kecamatan yang beda selisih jumlah DPSnya yakni Kecamatan Rungkut beda satu pemilih dan Gayungan ada 12 pemilih. Sedangkan data saat dilakunan pencocokan dan penelitian (Coklit) ada 2.183.601 DPS. "Kami minta KPU Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan," terangnya.

Lanjutnya jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) lebih banyak dari jumlah pemilih yang memenuhi syarat (MS). "Secara logika, justru jumlah TPS-nya kan berkurang, surut, kenapa justru bertambah? Ada apa?," imbuhnya.

Kordinator Divisi Penyelesain Sengketa Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo mengatakan, penambahan dan penempatan TPS baru bisa memicu persoalan di kemudian hari, lantaran tidak ada dasar pijakan hukum.

"Perbedaan jumlah TPS dari 5.161 menjadi 5.184, ini dasarnya apa? Karena baik PKPU maupun Undang-Undang, tidak ada pijakan legalnya. Ibarat orang disuruh masuk rumah tapi rumah e tidak ada? Lha kan gimana?," katanya.

Menurut Hadi, dasar yang dipakai KPU yakni PKPU 19/2019 pasal 21. Ia menilai PKPU itu tidak kuat dan tidak mendasar. Sehingga, menurutnya penambahan 23 TPS di 7 Kecamatan itu sangat riskan memicu persoalan.

"Ini karena menyangkut dengan kepastian hukum, karena yang punya kepentingan adalah pasangan calon, karena harus berapa untuk menyiapkan saksi, jangan sampai ini menjadi preseden tidak baik bagi perkembangan demokrasi," katanya.

Sementara itu Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya, Naafilah Astri Swarist mengatakan, penambahan TPS karena hasil coklit terdapat pemilih lebih dari 500. "Pertimbangan lainnya, karena kendala geografis dan aspek memudahkan pemilih," katanya.

Naafilah mengungkapkan jumlah DPS meningkat jika dibandingkan dengan Pilkada Surabaya 2015,  DPT pada lima tahun lalu itu berjumlah 2.034.315 atau naik sekitar 58.611. "Kami akan tambah 23 tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di 7 kecamatan, antara lain, Genteng, Benowo, Pakal, Gubeng, Mulyorejo, Simokerto, dan Semampir," ungkapnya.

Tahapan selanjutnya mulai hari Senin hingga empat hari ke depan, pihaknya akan menyerahkan salinan DPS itu, kepada PPS melalui PPK."DPS ini nanti yang sudah berbintang delapan, jadi sudah dienkripsi untuk NIK dan NKK itu akan ditempel di tempat strategis, seperti kelurahan, kecamatan, Balai RT/RW," terangnya. 

Pihaknya juga dalam waktu dekat akan memasang spanduk berisi informasi kepada warga yang belum terdaftar untuk segera melapor pada PPS. "Tanggal 19 sampai 28 DPS, itu ditempel selama sepuluh hari, setelah itu akan ada namanya DPS-HP jadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan,"pungkasnya. (rmt/rak)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP