alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

KPK Terima 55 Aduan Soal Bansos Covid-19 di Surabaya

14 September 2020, 17: 07: 14 WIB | editor : Wijayanto

Bansos tunai yang diterima warga Surabaya.

Bansos tunai yang diterima warga Surabaya. (DOK/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui inspektorat menerima 55 laporan atau pengaduan terkait Bantuan Sosial (Bansos) warga terdampak Covid-19.
Laporan yang diterima dari laman aplikasi JAGA Bansos milik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut, bukan terkait dengan penyimpangan, tetapi rata-rata karena belum menerima bantuan.

Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari mengatakan, hingga Jumat, (11/9) ada 20 laporan yang diterima pemkot dari laman aplikasi JAGA Bansos milik KPK.

Dari jumlah itu, 40 laporan sudah selesai ditindaklanjuti dan 1 kasus lagi dalam proses. Sedangkan untuk 14 laporan lainnya, setelah ditindaklanjuti oleh pemkot belum ada respons lagi dari pelapor.

"Jadi, total pengaduan masuk ke Pemkot Surabaya per hari ini (Jumat, 11 September) ada 55. Dari total tersebut, 15 status selesai dan 1 dalam proses ditindaklanjuti. Sedangkan 14 laporan, belum ada respons dari pelapor (status dari KPK)," kata Basari.

Basari kembali memastikan, hingga 11 September 2020, ada 55 laporan yang diterima oleh Pemkot Surabaya, bukan 59 laporan seperti yang dikutip oleh beberapa media. Artinya, laporan yang telah masuk di sistem Pemkot Surabaya hingga saat ini ada 55 laporan.

Jika ada yang menyampaikan jumlahnya 59, selisih 4 laporan itu belum diteruskan ke Pemkot Surabaya karena masih perlu diverifikasi kebenarannya oleh KPK. "Kita lihat di loginnya pemkot empat laporan itu belum masuk. Berarti oleh KPK itu belum diteruskan ke pemkot karena masih perlu diverifikasi. Laporan itu harus diverifikasi dulu oleh KPK sebelum diteruskan ke pemerintah kota atau kabupaten untuk ditindaklanjuti,” terangnya. Laman atau aplikasi JAGA Bansos milik KPK ini bertujuan untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyaluran bansos di lapangan.

Laporan masyarakat yang masuk ke JAGA bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada pemerintah kota/kabupaten atau provinsi terkait untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, kata Basari, nantinya dari laporan yang masuk itu, KPK akan melihat mana yang layak untuk ditindaklanjuti dan mana yang tidak layak ditindaklanjuti. Sedangkan laporan yang layak untuk ditindaklanjuti, maka KPK akan mengirim ke masing-masing admin pemerintah, kabupaten dan provinsi se-Indonesia untuk ditindaklanjuti. (rmt/rak)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP