alexametrics
Sabtu, 31 Oct 2020
radarsurabaya
Home > Ekonomi Surabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Roadmap Jalan, Cukai Tembakau Bisa Naik Jadi Rp 17,57 Triliun

08 September 2020, 03: 15: 59 WIB | editor : Wijayanto

TUNGGU PANEN: Industri hasil tembakau dalam negeri memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian.

TUNGGU PANEN: Industri hasil tembakau dalam negeri memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian. (ISTIMEWA)

Share this      

SURABAYA-Rencana roadmap simplifikasi Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sebelumnya ditunda implementasinya, kini masuk kebijakan strategis pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Roadmap itu diturunkan dalam Renstra Kemenkeu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 77/2020. 

Program strategis itu merupakan bagian dari program reformasi fiskal. Sebagai wujud penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya melakukan diseminasi hasil penelitian Cukai Hasil Tembakau: Roadmap Simplifikasi, Celah Kebijakan dan Dampaknya. Penelitian itu sebagai wujud kontribusi akademik kampus negeri di Malang itu.

Ketua Tim Peneliti PKPM FEB UB Abdul Ghofar menyampaikan, sistem kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia saat ini masih sangat kompleks, sehingga memunculkan berbagai persoalan. Terdapat beberapa temuan strategis yang menarik terkait kebijakan cukai hasil tembakau yang berlaku saat ini.

Pertama, sistem cukai yang berlaku saat ini dinilai terlalu kompleks, penuh ketidakpastian dan tidak berkeadilan. “Masalah ini tentu sangat menganggu kinerja industri hasil tembakau yang selama ini dikenal sebagai industri yang padat karya menjadi tidak optimal,” ujar Ghofar.

Kedua, lanjut dia, selisih tarif cukai antar golongan saat ini tidak ideal. Ketiga, banyaknya perusahaan yang memakai skema usaha sister company untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar. Keempat, jarak tarif cukai rokok kretek tangan dan rokok kretek mesin sangat berdekatan.

“Dan terakhir, kebijakan diskon rokok yang membolehkan Harga Transaksi Pasar (HTP) 85 persen dari Harga Jual Eceran (HJE) memiliki potential loss hingga Rp 3,89 triliun dalam bentuk PPh Badan pada 2020,” sambungnya.

Ghofar menambahkan, melalui skema simplifikasi cukai hasil tembakau, penggabungan batasan produksi rokok mesin, pengaturan sister company, serta penghapusan kebijakan diskon rokok berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 17,57 triliun.

“Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah agar kembali menjalankan kebijakan simplifikasi sesuai roadmap yang pernah diterbitkan melalui PMK 146/2017,” tegasnya. 

Selain itu, pemerintah juga harus mempersempit selisih jarak tarif cukai antar golongan dan antar jenis. Redefinisi skala usaha berdasarkan UU No. 20/2018 tentang UMKM, penghapusan kebijakan diskon rokok, dan juga merekomendasikan untuk membuat regulasi sister company Industri Hasil Tembakau (IHT). (opi)

(sb/opi/jay/JPR)

 TOP