alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya
Pemkot Akomodasi Tuntutan Pekerja Seni

Persilakan Gelar Hajatan dan Bazar, Tempat Hiburan Tetap Dilarang Buka

13 Agustus 2020, 16: 31: 07 WIB | editor : Wijayanto

KANGEN MANGGUNG: Ratusan pekerja seni menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Rabu (12/8).

KANGEN MANGGUNG: Ratusan pekerja seni menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Rabu (12/8). (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA-Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Seni Surabaya (APSS) kembali berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Rabu (12/8). Para pekerja seni menuntut hajatan kembali diizinkan. Juga memprotes Perwali Nomor 33 Tahun 2020 yang dianggap mematikan aktivitas mereka dalam mencari nafkah.

Salah satu pentolan APPS, Arifin Sera, mengatakan, tuntutan APSS adalah diizinkannya masyarakat menggelar hajatan. Tentu saja dengan tetap memperhatikan berbagai protokol kesehatan untuk mencegah persebaran Covid-19.

“Kami punya punya istri, punya anak. Agustus ini biasanya kami panen. Ini dianggap bulan baik untuk menggelar pernikahan. Tapi kali ini kami tidak bisa apa-apa karena ada perwali,” kata Arifin.

APSS merupakan gabungan para wedding organizer, pembawa acara (MC), kelompok seni tradisional, pengusaha sound system, terop, panggung, hingga pedagang bazar keliling. Perwali Nomor 33 dinilai membuat mereka tidak bisa menafkahi keluarga. "Sejak ada corona kami tidak menerima tanggapan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti pun sempat menemui rombongan pengunjuk rasa. Dia mengajak para seniman untuk menemui perwakilan Pemkot Surabaya. Setelah berkomunikasi dengan Pemkot Surabaya, menurut dia, tak ada larangan menggelar hajatan di Surabaya. “Dalam Perwali 33 itu tidak ada larangan terkait dengan hajatan," kata Reni.

Hanya saja, menurut dia, apakah hajatan itu melibatkan pekerja seni atau tidak merupakan kewenangan penuh si empunya hajat. Kemudian, pekerja seni di sentra PKL juga diperbolehkan. Terkait bazar, yang menggunakan jalan dan sebagainya, pihak kepolisian siap memberikan izin dengan catatan agar protokol kesehatan dijalankan.

Secara prinsip, Reni menambahkan, Pemkot dan DPRD Surabaya bersama elemen masyarakat luas harus berjuang bersama di masa pandemi Covid-19. "Agar Surabaya segera zona hijau," ucap politisi PKS tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Irvan Widyanto menegaskan, Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tidak pernah melarang kegiatan sosial budaya termasuk hajatan.

“Mari kita luruskan ini. Sekali lagi, hal yang prinsip di Perwali 33 tidak melarang yang namanya hajatan. Semua aspirasi bapak/ibu akan tetap kami tampung. Akan kami sampaikan ke Bu Wali,” katanya.

Irvan menjelaskan, Perwali Nomor 33/2020 adalah perubahan atas Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 untuk membatasi aktivitas masyarakat yang berakhir pada pukul 22.00. Termasuk kegiatan hajatan seperti pernikahan dan kegiatan lainnya.

"Kami akan koordinasi dengan dinas pariwisata agar para seniman bisa tampil lagi," katanya.

Kepala Dinas Kebudaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, pihaknya akan mendata seniman yang akan tampil di sentra-sentra PKL yang ada di Kota Surabaya. "Secara prinsip di dalam Perwali 33 kegiatan sosial budaya seperti hajatan tidak dilarang. Tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Antiek menjelaskan, perwali itu sudah detail mengatur apa saja yang perlu dilakukan masyarakat yang menggelar hajatan. Misalnya, ketika digelar di gedung, apa yang harus dilakukan, kalau di kampung bagaimana penyelenggaraannya.

“Tetapi kalau masyarakat akan mengadakan kegiatan keramaian memang harus ada izin. Izinnya di kepolisian, bukan di Pemkot Surabaya,” tegasnya.

Bagaimana dengan tempat hiburan malam? Pemkot belum mengizinkan pengelola tempat hiburan mengoperasikan tempat usahanya meskipun Surabaya sudah zona oranye. "Karena risikonya sangat tinggi berdasar hasil kajian. Harus bertahap. Kami akan berkomunikasi dulu dengan ahli," pungkasnya. (rmt/rek)

(sb/rmt/jay/JPR)

 TOP