alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya
Verifikasi Dukungan Paslon Perseorangan Cacat

KIPP Laporkan KPU dan Bawaslu Surabaya ke DKPP

06 Agustus 2020, 16: 08: 38 WIB | editor : Wijayanto

Ketua KIPP Jawa Timur Novli Bernado Thyssen

Ketua KIPP Jawa Timur Novli Bernado Thyssen (NET)

Share this      

SURABAYA – Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novli Bernado Thyssen melaporkan KPU Kota Surabaya beserta Bawaslu Kota Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (4/8).

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi dukungan bakal calon pasangan perseorangan dalam Pilwali Kota Surabaya 2020.

“Setelah melakukan kajian, kami menduga KPU Kota Surabaya telah menyalahi prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melaksanakan verifikasi administrasi dengan tidak menerapkan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 sebagai alas hukum pelaksanaan teknis verifikasi administrasi,” kata Novli.

KIPP menemukan menemukan ada sebanyak 8.157 data dukungan calon perseorangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan yang seharusnya gugur pada tahapan verifikasi administrasi namun tidak dicoret bahkan dibiarkan lolos pada tahapan verifikasi faktual. Angka tersebut bisa jadi bertambah mengingat data sementara hanya berdasarkan sampling 16 Kelurahan dari 154 Kelurahan di Kota Surabaya.

Novli menambahkan pihaknya menemukan ribuan data dukungan tidak sesuai antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan, alamat pendukung tidak jelas dan tidak lengkap, tidak terdapat nomor rumah serta wilayah RT/RW. Menurutnya, seharusnya KPU Kota Surabaya mencoret data tersebut TMS dukungan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 1 tahun 2020.

KIPP mengaku juga menemukan ribuan data dukungan ganda, satu orang pendukung memberikan dukungan lebih dari satu kali kepada satu bakal pasangan calon perseorangan. Seharusnya KPU mencoret dukungan ganda tersebut sebagai TMS dan menghitungnya sebagai satu dukungan saja. "Ini juga jelas diatur tegas dalam PKPU nomor 1 tahun 2020 Pasal 20 ayat 2,” jelasnya.

Menurutnya, tidak heran masyarakat Kota Surabaya disajikan pemberitaan bahwa terdapat sebanyak 104.575 data dukungan bakal calon perseorangan TMS dalam verifikasi faktual. Novli mengaku besaran angka tersebut tergolong fantastik, karena mencapai 76 persen dari keseluruhan data dukungan bakal calon perseorangan yang diserahkan kepada KPU sebanyak 139.758.

Lebih lanjut Novli mengatakan karena kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan bakal calon perseorangan tentu berkonsekuensi terhadap kerugian anggaran negara yang cukup besar pada pelaksanaan verifikasi faktual.

Pasalnya, pelaksanaan verifikasi faktual tentu membutuhkan anggaran operasional tinggi, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi ratusan petugas PPS dan Panwas Kelurahan yang bertugas. “Termasuk biaya rapid test bagi masing masing petugas PPS dan Panwas Kelurahan,” katanya.

KIPP juga menduga Bawaslu Kota Surabaya tidak menjalankan prosedur pengawasan dengan benar di dalam melaksanakan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dukungan bakal calon perseorangan.

Hal ini terbukti dengan lolosnya 8.157 data dukungan TMS. Tentu Bawaslu juga memegang data dan harusnya bisa dilakukan pencegahan. “Harusnya  Bawaslu melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasannya dengan baik,” pungkasnya. (mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP