alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarsurabaya
Home > Politik Surabaya
icon featured
Politik Surabaya

Surabaya Belum Cairkan 100 Persen Dana Pilkada Rp 101,2 Miliar

06 Agustus 2020, 16: 03: 03 WIB | editor : Wijayanto

KUNJUNGAN: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima laporan persiapan pelaksanaan pemilu serentak dari Ketua KPU dan Bawaslu Jatim.

KUNJUNGAN: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima laporan persiapan pelaksanaan pemilu serentak dari Ketua KPU dan Bawaslu Jatim. (ISTIMEWA/HUMAS PEMPROV JATIM)

Share this      

SURABAYA-Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini belum mencairkan 100 persen dana untuk pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Dari 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menghelat pemilihan serentak, tinggal Pemkot Surabaya yang belum mentransfer anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar 100 persen.

Kota Surabaya dari pagu hibah Rp101,2 miliar, yang sudah cair masih Rp 41,09 miliar atau berkisar 41 persen. Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri mengatakan pihaknya sudah menghubungi Pemkot Surabaya untuk memastikan pencairan anggaran, namun mendapat jawaban sedang dalam proses. "Tahapan Pilkada Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya dikhawatirkan mempengaruhi proses," ucapnya.

Menurut Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, total anggaran Pilkada Serentak 2020 di Jatim yang sudah disepakati dalam NPHD yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat yakni sebesar Rp1.052.632.249.594 (Rp1,05 triliun).

Pencairan anggaran, kata dia, sudah mencapai Rp992.485.793.574 (Rp992,4 miliar) atau 94 persen dari total anggaran sesuai NPHD. "Ya, satu-satunya yang belum Surabaya saja," kata Anam.

Kabupaten/kota yang sudah mencairkan anggaran sesuai NPHD 100 persen yakni, Kabupaten Pacitan sebesar Rp29,5 miliar, Kabupaten Ponorogo Rp44,3 miliar, Kabupaten Trenggalek Rp34,9 miliar, Kabupaten Blitar Rp63,5 miliar dan Kabupaten Kediri Rp68,9 miliar.

Kemudian, Kabupaten Ngawi Rp39 miliar, Kabupaten Tuban Rp54,03 miliar, Kabupaten Lamongan Rp57,5 miliar, Kabupaten Gresik Rp61,1 miliar, Kabupaten Sumenep Rp60,7 miliar, Kota Blitar Rp16 miliar dan Kota Pasuruan Rp20,7 miliar.

Sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, anggaran NPHD harus sudah cair paling lambat lima bulan sebelum pemungutan suara atau 9 Juli.

"Kalau sesuai Permendagri, maka pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) sudah cair yang sisa 60 persen atau sekitar Rp60 miliar," kata Astri. "Dua hari lalu ketua KPU Surabaya sudah tanya ke Pemkot, tapi jawaban nya masih diproses. Ya, semestinya sudah cair seperti di 18 daerah lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur melaporkan persiapan  Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) serentak di 19 kabupaten kepad Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (5/8).

Dalam pertemuan tersebut KPU Jatim mengungkapkan dalam persiapan menggelar pilkada serentak di 19 kabupaten/kota, pihaknya akan lebih waspada karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 ini dan segala antisipasi akan dilakukan secara ekstra hati-hati, khususnya tahapan kampanye  yang harus sesuai Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020.

Terkait konsep kampanye yang akan dimulai pada 26 September sampai 6 Desember atau selama 71 hari, metodenya sama persis dengan kampanye biasa. Baik pertemuan tertutup maupun terbuka bahkan kampanye akbar masih diperbolehkan.

“Tetapi dalam PKPU 6 tahun 2020 diatur bahwa kampanye harus memperhatikan protokol covid, kapasitas gedung dan sarana kesehatan. Terkait metode seperti pilkada seperti biasanya,” tutur Anam.(mus/rak)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP