alexametrics
Selasa, 26 May 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Kebijakan Plinplan Picu Corona Second Wave

23 Mei 2020, 00: 45: 41 WIB | editor : Wijayanto

TETAP BELANJA: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idul Fitri di tengah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya.

TETAP BELANJA: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idul Fitri di tengah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya. (SURYANTO PUTRA MUJI/RADAR SURABAYA)

Share this      

SURABAYA - Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daerah dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave Virus Corona di Indonesia. Selain itu, faktor lain pemicu gelombang kedua adalah pengelolaan kebijakan dan aturan yang parsial. Misalnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hanya diberlakukan di beberapa daerah. Apalagi, jika tidak ada aturan ketat hilir mudik warga di perbatasan.

"Secara kebijakan tidak konsekuen sekarang ini, mudah-mudahan masyarakat kita yang lebih disiplin dan mawas diri," ujar pengamat kesehatan masyarakat, dr Wardy Ashari, kemarin. "Seperti misalnya pelarangan mudik, tapi ternyata ada pelonggaran. Ini kan bertolak belakang," tambahnya.

Menurut dr Wardy bila dalam kondisi seperti ini masyarakat tidak boleh disalahkan bila masih wira-wiri. Dokter Wardy menambahkan, yang paling penting saat ini bagi Pemprov Jatim dan pemerintah kota/kabupaten lainnya adalah orang yang positif Covid-19 harus diisolasi, tidak boleh beredar di dalam masyarakat.

Pengamat kesehatan masyarakat, dr Wardy Ashari

Pengamat kesehatan masyarakat, dr Wardy Ashari (ISTIMEWA)

Pemerintah harus menyediakan ruang isolasi di banyak tempat untuk mereka yang masuk kategori orang tanpa gejala (OTG). Dan menambah ruang isolasi pada banyak rumah sakit  untuk positif dengan gejala. Selain itu , lanjut dia, juga harus secepatnya disediakan RS khusus Covid-19 seperti yang ada di RS Wisma Atlet di Kemayoran Jakarta.

Sementara pengamat kebijakan publik Kris Hendrijanto menyoroti soal pengawasan mobilitas orang yang masih terpisah antar-daerah. Padahal, katanya, ini mesti dipantau ketat. Dia pun menyarankan pemerintah perlu menerapkan aturan yang sistematis dari pusat, daerah, hingga lingkungan RT/RW untuk mengawasi arus mobilitas orang. "Migrasi penduduk tetap ketat. Masuk lingkungan RT untuk tamu menginap melalui pengecekan kesehatan," ujarnya.

Jika pandemi Covid-19 masih terus berlangsung hingga munculnya gelombang kedua, menurut dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember ini menyebut pemerintah dan masyarakat harus bersiap beradaptasi sehingga tercipta kondisi normal baru atau new normal. "Di gelombang kedua kita harus mengubah paradigma, mulai beradaptasi dengan Covid-19 sehingga menciptakan kehidupan normal baru," ucap dia.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan siap mengantisipasi gelombang kedua pandemi Virus Corona di Indonesia. Namun, ia mengingatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat mencegah gelombang kedua tersebut.

Warga, katanya, harus tetap disiplin menerapkan perilaku hidup sehat dan tetap menjaga jarak. "Gelombang kedua seharusnya tidak terjadi, tapi kita harus siap untuk mengantisipasi," ujar Wiku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang mudik. Namun, itu diperlonggar dengan penerbitan aturan yang mengizinkan angkutan umum beroperasi kembali dan mengecualikan sejumlah orang yang bisa bepergian. Misalnya, membawa surat keterangan sehat dan bebas Corona serta surat tugas. (tim/pps/rak)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP