alexametrics
Selasa, 26 May 2020
radarsurabaya
Home > Features
icon featured
Features

DISKRESI MUTLAK DIPERLUKAN DALAM PENANGANAN COVID-19

Oleh: SRI JUNI WORO ASTUTI*

22 Mei 2020, 15: 45: 27 WIB | editor : Wijayanto

Sri Juni Woro Astuti

Sri Juni Woro Astuti

Share this      

BELUM lama ini Presiden Joko Widodo menyerukan agar pelaksanaan PSBB dievaluasi, mana yang terlalu ketat dan mana yang terlalu longgar, dan apakah selama pemberlakuan PSBB terjadi penurunan atau masih tetap meningkat jumlah kasus suspect dan kematian akibat covid 19. Evaluasi memang sangat diperlukan dalam setiap penerapan sebuah kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan selanjutnya, terlebih dalam situasi yang sangat dinamis seperti saat ini. Ditengah pandemic global ini kita perlu mengapresiasi upaya yang telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah walaupun tidak dipungkiri masih banyak kelemahan disana sini dan itu merupakan hal yang wajar. 

Sejak pengumuman kasus kematian pertama akibat Covid-19 - pada 11 Januari di Cina dan pada 2 Februari di Filipina - pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam harapan mencegah virus memasuki kepulauan, antara lain:

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menangguhkan semua penerbangan ke dan dari China, kemudian, sejak 20 Maret 2020, kebijakan visa gratis dan visa-on-arrival (VOA) telah ditangguhkan untuk semua pelancong asing untuk jangka waktu satu bulan. Selain itu, melarang orang yang telah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir di negara-negara berikut ini: Cina, Iran, Korea Selatan, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris untuk masuk ke Indonesia.

Pemerintah juga telah membentuk Tim Tanggap Darurat yang disebut TGC (Tim Gerak Cepat) di setiap zona masuk otoritas nasional baik di bandara utama dan pelabuhan, dan di titik-titik perbatasan lintas batas negara untuk memastikan kontrol permanen peralatan transportasi, orang, barang di seluruh lokasi. Sejak 18 Januari 2020, pemeriksaan kesehatan telah dilakukan di setidaknya 135 titik nusantara, meliputi bandara dan pelabuhan, dan sesuai dengan kerangka Peraturan Kesehatan Internasional (IHR). Oleh karena itu, bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan termal, dan jumlah staf kesehatan juga telah meningkat di daerah-daerah tersebut terutama di rumah sakit rujukan.

Ketika kasus pertama Covid-19 diidentifikasi di negara itu pada awal Maret, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru yang memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah penting lebih lanjut di beberapa bidang, antara lain: Menetapkan Keputusan Presiden No. 7 tanggal 13 Maret 2020 tentang “Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19), Dipimpin oleh Satuan Tugas Dewan Pengarah".

Keputusan ini kemudian diamandemen dengan Keputusan Presiden, Nomor 9 tanggal 20 Maret 2020, di mana anggota Dewan Pengawas dan satuan tugas diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di pemerintahan. Selain itu, keputusan baru tersebut mengamanatkan para gubernur sebagai anggota Dewan Pengarah Satuan Tugas dengan membentuk gugus tugas di tingkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi implementasi tindakan penanggulangan bersama di wilayah masing-masing. 

Di bidang ekonomi dan keuangan pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tanggal 13 Maret 2020 (Perppu 01/2020) tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pengelolaan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Peraturan Presiden No 54 dari 3 April 2020 (Perpres 54/2020) tentang “Revisi Alokasi dan Rincian dalam Penghasilan dan Pengeluaran Anggaran Negara 2020". Selain itu pemerintah juga mengadopsi sejumlah langkah dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin seperti memberikan bantuan logistik dan makanan pokok,  pembebasan biaya listrik dan pengurangan pembayaran 50% serta memberikan BLT.

Di bidang kesehatan sendiri pemerintah telah melakukan pengadaan peralatan medis seperti alat perlindunagn diri (APD), alat uji, mesin ventilator, dan produk pembersih tangan serta Insentif keuangan untuk staf medis dan pembayaran duka cita diberikan kepada staf medis yang meninggal dalam menjalankan tugasnya untuk merawat pasien Covid-19. Semua tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia di sektor kesehatan ini sejalan dengan kerangka Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) yang ditetapkan oleh WHO. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tanggal 31 Maret 2020 (PP 21/2020). Masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang teah ditempuh pemerintah seperti di bidang hokum dan kerjasama internasional. 

Faktor yang menghambat percepatan penanganan Covid 19

Meskipun telah banyak kebijakan dan upaya-upaya yang didopsi pemerintah, namun sejujurnya masih terdapat berbagai titik kelemahan (paling tidak dari sudut pandang penulis) diantaranya adalah keterlambatan merespon adanya gejala pandemic covid 19 ini khususnya dari departemen Kesehatan yang di awal terkesan “tidak serius”.

Hal ini muncul ketika Presiden sempat mempertanyakan informasi terbaru terkait dengan corona di Indonesia dan protokol penanganannya di awal Maret 2020 lalu. Kegusaran Presiden membuat Istana sampai merancang sendiri sejumlah protokol untuk menghadapi Covid-19. Bandingkan dengan Vietnam sebagai Negara yang paling tanggap yang telah mendeklarasikan perlawanan terhadap covid 19 sejak januari 2020 sejak corona masih menyebar di  China saja.

Pada 1 Februari Vietnam telah memulai serangkaian inisiatif untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Vietnam menangguhkan semua penerbangan ke dan dari Cina. Mereka juga memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah setelah liburan Tahun Baru lunar atau Tet. Dua minggu kemudian, karantina 21 hari diberlakukan di provinsi Vinh Phuc, utara Hanoi. Keputusan itu dipicu oleh kekhawatiran akan status kesehatan pekerja migran yang kembali dari Wuhan, Cina, tempat virus itu berasal.

Pada saat itu Indonesia masih belum melakukan langkah antisipasi apapun bahkan di kalangan masyarakat banyak bermunculan “joke” bahwa corona tidak akan berani ke Indonesia karena masyarakat Indonesia terbiasa mengkonsumsi rempah-rempah dan banyak terpapar sinar matahari dan lanin sebagainya.

Akibat kekurangtanggapan tersebut ternyata berdampak sangat luas hingga bagaimana perilaku masyarakat  yang mayoritas masih abai terhadap protocol pencegahan covid 19. Lihat betapa sulitnya masyarakat untuk membiasakan diri untuk selalu menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah, sulitnya mereka menerapkan social atau physical distancing dan menjaga kebersihan menjadi tantangan terbesar di tengah pemberantasan pandemic ini,

Pemerintah sebagai penggerak utama (prime mover) sosial kemasyarakatan hendaknya telah mengenal dengan baik bagaimana struktur sosial dan budaya masyarakat. Disamping nilai-nilai kemajemukan yang mendasarinya tidak hanya dari aspek keberagaman etnik, agama tetapi juga struktur sosial ekonomi. Dimana tentu adanya tingkat heterogenitas yang sangat tinggi ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi jauh sebelum virus corona ini menghampiri Indonesia.

Jika hal ini telah dikenali dengan sangat baik oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tentunya keterlambatan merespon penyebaran covid 19 tidak akan terjadi. Paling tidak masyarakat tidak sedang mengalami “culture shock” atau keterkejutan budaya ketika wabah virus ini datang di Indonesia. Masyarakat harus membiasakan diri memakai masker, tidak berjabat tangan, tidak berkerumun, sering mencuci tangan itu adalah sebagaian dari pola baru yang harus terinternalisasi beberaa saat sebelum pandemic covid 19 ini benar-benar melanda Indonesia. Namun semua itu sudah berlalu dan kini saatnya mengatur strategi dan kemudian menguatkannya agar proses perubahan perilaku ini benar-benar mampu meredam penyebaran covid 19. 

Dilema Diskresi Pemerintah Daerah 

Setiap daerah mengalami situasi yang berbeda-beda satu sama lain paling tidak dari segi budaya masyarakat dan fasilitas kesehatan yang dimiliki berpengaruh terhadap kecepatan penyebaran covid 19 di daerahnya. Dalam situasi yang krisis atau kritis seperti ini diperlukan pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat sebagai bentuk responsivitas atau ketanggapan pemerintah sesuai dengan derajad permasalahan yang dihadapinya.

Pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan warga masyarakat serta yang seharusnya mengetahui setiap perkembangan peningkatan ODP, PDP, dan OTG lebih cepat daripada pemerintah pusat hendaknya dapat secara lebih cepat pula merespon situasi yang berkembang. Untuk itu pemerintah daerah memerlupan ruang diskresi untuk dapat mengambil keputusan dan kebijakan secara cepat. 

Seperti contoh ketika Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan ingin menerapkan kebijakan pembatasan transportasi public namun karena kurang diantisipasi dampaknya justru terjadi penumpukan penumpang, maka pemerintah pusat terpaksa menunda kebijakan tersebut dengan dalih untuk mengkaji lebih mendalam agar tidak memperburuk keadaan. Apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan menunda kebijakan yang ingin diterapkan di daerah itu dapat dikatakan membatasi ruang diskresi Kepala daerah.

Namun di sisi lain jika setiap Kepala daerah kemudian mengambil kebijakan sendiri-sendiri tentu juga justru akan memperburuk keadaan, mengingat menangani penyebaran virus tidak mungkin diberlakukan secara sendiri-sendiri. Bagaimana kemudian jika PSBB diterapkan di suatu daerah, namun pada saat bersamaan daerah lain tidak menerapkan PSBB maka hal itu akan sia-sia. 

Kondisi ini dapat diibaratkan dalam situasi di medan pertempuran, dimana harus ada kedisplinan dan kepatuhan yang tinggi terhadap satu komando. Namun dalam peperangan pemberi komando harus dapat mengambil keputusan dari berbagai alternative secara cepat dan tepat. Namun, kondisi itu nampaknya belum dapat dilakukan secara optimal oleh Pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengalami “kegalauan” untuk mengambil sikap tegas di awal pandemic mulai masuk di Indonesia. Akibat yang terjadi adalah terjadinya percepatan penyebaran virus di tengah situasi keterbatasan APD dan kegagapan masyarakat memahami betapa bahaya yang mengintai di tengan kita sangatlah besar. 

Ketika sudah terjebak dalam situasi yang kemudian banyak pihak mulai meragukan kemampuan pemerintah mengatasi pandemic ini, maka yang diperlukan adalah “kecerdasan intelektual” pemerintah daerah agar dapat mengambil keputusan dengan melakukan berbagai upaya yang tepat pada konteks lokalnya tetapi tidak bertentangan dengan kebijakan pusat. Dalam hal inilah Diskresi pemerintah daerah diperlukan, yaitu dapat mengambil keputusan secara mandiri dengan pertimbangan profesionalisme dan ditujukan untuk kepentingan umum atau mengatasi masalah yang mendesak…tentu tanpa embel-embel kepentingan politis.

Misalnya dengan mengalihkan alokasi pendanaan untuk fokus pada pengadaan sarana kesehatan, pengembangan system informasi atau memberi bantuan masyarakat terdampak covid 19 yang mendesak perlu dibantu ini merupakan kebijakan-lebijakan level daerah yang wajib menggunakan ruang diskresi. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memobilisasi alat-alat digital untuk melacak pandemi, pelacakan dan pengujian, dan menginformasikan pengambilan keputusan di semua tingkatan.

Bilamana diperlukan, pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak asing yang telah mempunyai strategi tepat dalam hal ini. Selain itu diskresi pemerintah daerah—khususnya pemerintah Provinsi—seharusnya dapat menggunakan diskresi untuk menentukan PSBB di wilayahnya untuk mengatur dan secara ketat memantau wilayah mana yang harus ditutup dan mana yang boleh dibuka, tanpa harus menunggu izin dari Pusat karena Pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui secara detail kondisi daerahnya dan proses pemberlakuannya akan lebih cepat.

Dengan demikian diskresi mutlak diperlukan dalam penanganan situasi kritis seperti adanya pandemic covid 19 dan situasi-situasi kebencanaan lainnya. Sepanjang pemerintah daerah baik Provinsi atau Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip penggunaan ruang diskresi yaitu untuk mengatasi permasalahan yang mendesak, untuk kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 30/2014 tentang Administrasi Negara yang mengatur secara eksplisit perihal diskresi.

Diskresi, diartikan dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.30/2014, sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

*) Peneliti Manajemen & Kebijakan Publik, Dekan FISIP Universitas Wijaya Putra

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP