alexametrics
Senin, 17 May 2021
radarsurabaya
Home > Politik Sidoarjo
icon featured
Politik Sidoarjo
Pengetatan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

Kapal Feri Miliki Fungsi Infrastruktur Seperti Jalan Tol

02 Mei 2020, 19: 08: 04 WIB | editor : Wijayanto

Bakal Calon Bupati Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) di Posko Pemenangan, Jalan Diponegoro, Sidoarjo.

Bakal Calon Bupati Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) di Posko Pemenangan, Jalan Diponegoro, Sidoarjo. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)

Share this      

SIDOARJO – Bakal Calon Bupati Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) ikut menyoroti kemelut pengetatan penyeberangan kapal di pelabuhan. Ia berharap pemerintah dapat mengambil sikap lebih bijak dalam menyikapi transportasi penyeberangan kapal laut tersebut.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 itu mencontohkan permasalahan yang muncul dari kebijakan pengetatan penyeberangan di pelabuhan adalah yang terjadi di Banyuwangi.

Dimana sejumlah sopir travel memblokade jalan karena tidak bisa melintas di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk itu.

Baca juga: Gus Ardhi: Rangkul UMKM dan Toko Sembako untuk Penyaluran Bansos

BHS berpendapat, kapal feri tidak hanya sekadar memiliki fungsi sebagai alat transportasi. Melainkan juga memiliki fungsi sebagai infrastruktur. Yakni, penyeberangan antar pulau. Hal ini sama dengan fungsi Jalan Tol atau Jembatan.

“Harusnya tidak ada larangan seperti itu. Yang dilarang adalah wilayahnya. Yang masuk zona merah (penyebaran covid-19, Red),” terang pria yang mengajukan diri sebagai bakal calon bupati Sidoarjo itu.

Dalam penyeberangan, kapal feri tentu tidak hanya mengangkut penumpang. Tetapi juga memiliki peranan untuk memutar roda perekonomian daerah.

Tidak sedikit barang-barang industri dan kebutuhan masyarakat yang harus didistribusikan lewat penyeberangan antar pulau di pelabuhan.

Layaknya jalan tol sebagai fungsi infrastruktur, tentu menjadi aneh jika ada penyekatan atau larangan kendaraan melintas di jalan tol.

Dalam penerapan penanggulangan covid-19, pihak terkait juga harus jeli dalam mengambil kebijakan. Yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan pengetatan adalah wilayah zona merah atau yang rentan terhadap penyebaran wabah covid-19.

Di tempat itu bagus untuk lebih jeli misal melakukan pemeriksaan setiap orang yang hendak masuk ke zona merah. Mulai dari pemeriksaan suhu hingga kelengkapan alat kesehatan. “Jadi yang diperketat bukan infrastruktur antar wilayahnya,” tuturnya. (son/jay)

(sb/son/jay/JPR)

 TOP