alexametrics
Jumat, 03 Jul 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

PPDB Jalur Zonasi 2020: Perhitungan Jarak Berdasarkan Titik Rumah

17 April 2020, 15: 58: 23 WIB | editor : Wijayanto

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo (NET)

Share this      

SURABAYA – Ada sedikit perbedaan dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya tahun 2020 jalur zonasi. Jika tahun lalu jarak dihitung berdasarkan titik RT. Saat ini jarak dihitung berdasarkan titik rumah ke sekolah. 

"Sehingga hitungan jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain bisa berbeda," terang Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo.

Untuk SMP, sama seperti tahun lalu, kuota PPDB jalur zonasi diberikan sebanyak 50 persen. Calon siswa bisa memilih dua sekolah dari lima sekolah pilihan yang termasuk dalam zonasinya. Yakni masih dalam satu kecamatan. Atau kecamatan yang bersinggungan dengan kecamatan tersebut. 

"Untuk case khusus seperti Asemrowo, yang di sana jumlah SMP terbatas, maka pilihannya bisa ada kecamatan yang bersebelahan," terangnya. 

Nantinya, jika ada skor yang sama, maka pertimbangan lain adalah usia siswa. Jika tetap sama, yang jadi pertimbangan adalah waktu pendaftaran.  

Sementara untuk PPDB zonasi SD, pertimbangannya adalah kelurahan. Yang seleksinya juga nanti mempertimbangkan usia siswa per 1 Juni. "Kalau tahun lalu usia maksimal tidak dikunci. Tahun ini dibatasi maksimal 12 tahun, jika lebih, jalurnya lewat kejar paket A," terangnya. 

Zonasi SD juga dibagi dua, yakni zonasi umum dan inklusi. Untuk jalur inklusi, saat ini di Surabaya sudah ada 50 sekolah. Sebelum melakukan pemilihan sekolah, siswa akan melakukan pendaftaran ke laman website PPDB Surabaya. Karena tahun ini, semua proses pendaftaran dilakukan secara online, tidak dilayani ke sekolah-sekolah.

Nomor registrasi NIK yang harus tersinkronkan dengan Dispendukcapil digunakan sebagai akun. Serta data pendukung seperti surat keterangan domisili minimal satu tahun di tempat tersebut sebelum April 2020. Kartu keluarga atau surat keterangan domisili khusus. 

Untuk menunjang surat keterangan domisili khusus ini, dibutuhkan keterangan kesaksian dari dua orang yang bukan keluarga siswa pendaftar. Yang menyatakan mereka sudah ada sejak dua tahun di sana. 

Pun jika tinggal bersama wali, harus ada pernyataan dari walinya lebih dari satu tahun tinggal di daerah tersebut. "Dengan pernyataan ini bagi yang  terbukti tidak benar akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Bisa digugurkan dari sekolah tersebut," tukasnya. (ism/nur)

(sb/is/jay/JPR)

 TOP