alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarsurabaya
Home > Surabaya
icon featured
Surabaya

Dewan Sepakat Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 39,9 Miliar

07 April 2020, 09: 45: 12 WIB | editor : Wijayanto

Gedung DPRD Jatim

Gedung DPRD Jatim (NET)

Share this      

SURABAYA – DPRD Jawa Timur sepakat menambah anggaran sebesar Rp 39,9 miliar untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Dengan demikian, total anggaran dari DPRD Jatim penanganan Covid-19 hampir Rp 140 miliar.

“Kami sepakat ditambah lagi. Dari awalnya 100 miliar, kini ditambah Rp 39,9 miliar. Jadi, total Rp 139,9 miliar anggaran dewan yang dikepras untuk Covid-19,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad.

Politisi Gerindra ini mengatakan, nominal tersebut sudah mendekati separo dari total anggaran DPRD Jatim tahun 2020. Anggaran itu tidak hanya dari pemotongan dana kunjungan kerja (kunker), rapat atau sosialisasi, tapi lebih dari itu. “Pastinya bukan cuma dari dana kunker, tapi kita desain ulang alias kita rombak total anggaran dewan,” kata Sadad.

Sadad mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan dewan kepada rakyat Jatim. Agar wabah Covid-19 ini bisa cepat selesai dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. “Kita harus punya sense of crisis, Karena sekarang ini faktanya pandemi, maka pendekatan kita tidak bisa biasa-biasa saja. Tidak bisa business as usual,” terangnya.

Dia berharap, langkah DPRD Jatim ini juga segera diikuti Pemprov Jatim. Eksekutif di bawah kendali Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun diharapkan berani mengubah mindset dalam rangka menghadapi krisis ini. 

“Manajemen krisis harus diterapkan. Bila perlu pemprov berani merombak total APBD 2020. Dalam waktu dekat harus segera diambil langkah strategis. Payung hukum sudah ada, kemudian inpres, permendagri, instruksi mendagri, keputusan menkeu dan sebagainya juga ada,” tuturnya.

Sadad mengatakan, Gubernur Jatim menyiapkan Rp 2,384 triliun untuk menangani Covid-19. Anggaran sebesar itu diambil dari efisiensi perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ini dimintai 35 persen dari biaya langsung. “Ini juga sama dilakukan oleh dewan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, anggaran Rp 2,384 triliun ini memang belum final. Meski demikian, anggarannya dipastikan dalam kisaran tersebut. 

"Anggaran itu akan digunakan untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial (social safety net), recovery ekonomi, tapi ini belum konkret karena belum dijelaskan masing-masing kegiatan ini anggarannya berapa. Yang pasti kita (DPRD Jatim) sangat mendukung anggaran tersebut,” jelasnya.

Politisi PKB ini mengatakan, anggaran dari DPRD Jatim maupun OPD Pemprov Jatim ini diambil dari anggaran kunjungan kerja, meeting, dan sosialisasi. Anggaran ini dianggap kurang urgen karena sejak beberapa bulan terakhir belum ada kegiatan ini. “Meski demikian harus ada sinergitas dengan bupati/wali kota terkait dana sharing agar penanganan Covid-19 ini tepat sasaran,” katanya

Anik mengatakan, anggaran ini format pengajuannya mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Anggaran ini boleh digunakan tanpa harus menunggu persetujuan DPRD. Tetapi yang menandatangani tetap pimpinan DPRD Jatim. “Estimasi hanya cukup untuk tiga bulan saja, yakni April, Mei, dan Juni. Kalau Juli Covid-19 belum juga selesai baru dilakukan PAK,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala OPD Pemprov Jatim fokus menyiapkan langkah strategis untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. 

Sehingga, refocusing kegiatan yang dilakukan OPD bisa dimaksimalkan untuk menyentuh dan membantu masyarakat secara langsung. “Saya minta semua OPD mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk ikut menangani pandemi Covid-19,” ujarnya.

Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, dampak Covid-19 ini sangat luas pada masyarakat. Salah satunya berimplikasi pada sosial dan ekonomi masyarakat. OPD yang menangani industri dan UMKM bisa diarahkan untuk tetap produktif. 

Selanjutnya, dialihkan untuk bisa ikut memproduksi alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis. Dengan demikian, karyawannya tetap bisa bekerja dengan tetap menerapkan physical distancing.

“Ketersediaan APD saat ini menjadi sangat penting utamanya bagi para petugas medis. Oleh sebab itu, bagi OPD yang mengurusi industri dan UMKM bisa mengarahkan mereka untuk bisa ikut memproduksi APD,” kata Khofifah.

Selain itu, para kepala OPD juga diminta mengoordinasikan seluruh pegawainya yang melaksanakan program work from home (WFH) untuk ikut memantau perkembangan Covid-19 di tingkat RT/RW. Sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang langkah pencegahan Covid-19.

"Sehingga mereka bisa menjadi agen informasi yang valid dari pemerintah untuk diteruskan kepada masyarakat. Sekaligus mengingatkan masyarakat banyaknya berita hoaks yang beredar di masyarakat,” tuturnya.

Khofifah juga mengimbau semua OPD agar ikut memperhatikan masyarakat di lingkungan sekitar kantor. Khususnya masyarakat yang ekonominya sangat terdampak Covid-19. “Semua harus bekerja keras agar dampak Covid-19 di Jatim bisa segera diatasi,” pungkasnya. (mus/rek)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP