alexametrics
Jumat, 29 May 2020
radarsurabaya
Home > Politik Gresik
icon featured
Politik Gresik

KPU Gresik Nonaktifkan PPK dan PPS, Honorarium Dihentikan

30 Maret 2020, 07: 05: 05 WIB | editor : Wijayanto

DILANTIK: PPK yang sudah dilantik ini harus menunda tugasnya sesuai keputusan dari KPU RI.

DILANTIK: PPK yang sudah dilantik ini harus menunda tugasnya sesuai keputusan dari KPU RI. (DOK/RADAR GRESIK)

Share this      

GRESIK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik resmi menonaktifkan ratusan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Masa kerja PPK dan PPS itu dihentikan sementara sesuai dengan surat Surat keputusan KPU RI nomor 285/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. 

Ketua KPUD Kabupaten Gresik Ahmad Roni menjelaskan, dengan adanya surat edaran dari KPU RI terkait penundaan beberapa tahapan Pilkada, masa kerja badan penyelenggara Ad-hoc dalam Hal Ini PPK dan PPS ditangguhkan.

“Mengingat sejumlah tahapan juga ditangguhkan," terangnya. Penangguhan itu berlaku sampai tahapan pilkada dilanjutkan dan instruksi dari KPU RI.

Sebelumnya KPUD Kabupaten Gresik telah melaksanakan pelantikan PPS di sejumlah kecamatan, namun dihentikan sebelum terlantik.

Sekitar 264 PPS dihentikan pelantikannya. Jumlah tersebut tersebar di empat kecamatan yakni Dukun, Kebomas, Wringinanom, dan Balongpanggang.

Dengan adanya penangguhan masa kerja PPK dan PPS, maka PPK akan menerima honor untuk output kinerja Maret. Untuk bulan selanjutnya tidak menerima honorarium. Sementara PPS meski sebagian besar telah dilantik, tidak diberikan honorarium.

Salah satu Komisioner PPK kecamatan Gresik menambahkan, KPUD Kabupaten Gresik sudah mengkonfirmasi penundaan beberapa tahapan pilkada yakni pelantikan, masa tugas PPS, verifikasi syarat dukungan calon independen, pembentukan PPDP serta pemutakhiran daftar pemilih.(qom/han)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP